Tindak Lanjuti Arahan BPK, Sesmenpora Pimpin Rapat Pembentukan Satkersus KONI Pusat
Merdeka.com - Menindaklanjuti arahan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih tentang evaluasi pelaksanaan anggaran KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar pertemuan untuk pembentukan Satuan Kerja Khusus (Satkersus) KONI Pusat.
Rapat ini dipimpin langsung Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto di Ruang Rapat Lantai 3, Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Ikut dalam pembahasan tersebut yakni, jajaran pejabat Kemenpora terkait, dan Waketum II Bidang Litbang dan Hukum KONI Nanang Djuana, Sekjen KONI Ade Lukman, serta jajaran Pengurus KONI Pusat 2019-2023.
"Hari ini kita rapat sebagai tindak lanjut arahan BPK, yang menyarankan agar Kemenpora mengusulkan ke Kemenkeu agar KONI dibentuk Satker tersendiri, semoga menjadi pemahaman dan keputusan bersama," kata Sesmenpora membuka rapat.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
Bentuk nyata percepatan di dalam menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenpora telah berkirim surat kepada Kemenkeu Nomor S-2.41/MENPORA/SET.B-I/II/2019 perihal permohonan pembentukan satuan kerja khusus bagi KONI, tanggal 4 Februari 2019.
Gayung bersambut, pada tanggal 7 Februari 2019 Menkeu memberikan jawaban melalui surat Nomor S-44/MK.2/2019, yang intinya Kemenpora perlu melengkapi syarat-syarat pengajuan usulan satuan kerja baru sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran.
"Atas dasar surat jawaban Kemenkeu, kita perlu terus bahas, mendengar berbagai masukan, terutama bila menjadi kesepakatan bersama dapat segera memenuhi syarat-syarat yang diperlukan," tegas Sesmenpora (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaSatgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaPolri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca SelengkapnyaPolri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca SelengkapnyaMenpora Dito Ariotedjo bakal berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri terkait dugaan Korupsi PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaDengan banyaknya sorotan publik terhadap kasus KONI Mataram ini, pihaknya perlu untuk melakukan pemantauan.
Baca SelengkapnyaMenurut Sigit, aparat penegak hukum di Polri, Kejaksaan, KPK memiliki ruang yang sama untuk menagani.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR mengkritisi kebijakan internal Kemenpora mengenai automatic adjustment
Baca Selengkapnya