Tolak ajakan Ridwan Kamil, TB Hasanuddin akan bantu lewat kritik
Merdeka.com - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin memberikan sinyal tidak akan masuk dalam majelis pertimbangan gubernur yang digagas oleh Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil. Hasanuddin menilai gagasan itu berada di luar aturan perundang-undangan.
"Saya menaruh rasa hormat pada ajakan Pak Ridwan Kamil, tapi tentu penggunaan kata majelis itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan," ujarnya Hal di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (3/8).
Alasan lain adalah terkait posisinya sebagai ketua partai PDIP tingkat Jawa Barat yang tidak memungkinkan dirinya ikut bergabung. Apalagi, penyampaian aspirasi tak perlu lewat majelis pertimbangan gubernur, karena aspirasi bisa datang melalui fraksi-fraksi di DPRD Jabar.
-
Bagaimana cara PKB melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Siapa yang akan melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu,' tutur Huda.
-
Kenapa PKB ingin melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? 'Kita kan sudah lama sudah sampaikan begitu, kita akan bikin poros di luar Kang RK,' tegasnya lagi. Kemudian Huda menjelaskan bahwa Pilkada Jabar akan lebih baik bila diisi dengan 3 poros atau 3 pasangan calon dari kubu yang berbeda demi menawarkan pilihan yang variatif bagi masyarakat.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Mengapa Ridwan Kamil ditolak? Dikutip lewat akun X @MurtadhaOne1, disebut-sebut penolakan tersebut karena tidak ada izin yang disampaikan kepada warga setempat. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam acara Gerakan Membangun (Gerbang) Betawi.
"Masa saya duduk di majelis? Apa kata fraksi saya nanti. Kami yang kalah ini kan (bisa) menyampaikan (aspirasi) kepada mereka (fraksi). Sesuai aturan perundang-undangan saja, jangan sampai ada fraksi bayangan," ucapnya.
Daripada bergabung dengan majelis pertimbangan gubernur, dia memilih membantu Ridwan Kamil melalui kritik jika ada program pembangunan yang tidak sesuai dengan janji kampanye.
"Sudahlah, sekarang saya akan membantu pemerintah yang baru melalui data-data yang saya dapat untuk mengkritisinya. Kalau (program pembangunan) bagus ya kita teruskan, kalau tidak mari kita perbaiki agar jadi bagus," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil mempunyai ide pembentukan majelis pertimbangan gubernur dengan merangkul para calon gubernur dan wakil gubernur Jabar yang kalah bertarung di Pilgub Jabar 2018 agar bisa ikut berkontribusi membangun Jabar lima tahun ke depan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jazilul mengatakan, pembahasan soal pilgub Jawa Barat masih pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaSandi mengatakan bahwa PPP sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain secara informal mengenai pilkada.
Baca SelengkapnyaDesakan Munaslub Golkar untuk melengserkan kepemimpinan Airlangga belum padam.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaMeski begitu,Ridwan Kamil mengaku, akan siap ditugaskan dimana saja oleh Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca SelengkapnyaCak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil alias RK bakal maju di Pilgub Jakarta 2024. Namun belum diketahui nama pendampingnya.
Baca SelengkapnyaHalim Iskandar didukung juga oleh PDIP yang menjadi partai dengan perolehan tersebar kedua di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKoalisi Indonesia Maju (KIM) yang di dalamnya ada Partai Golkar, hendak mengusung Ridwan Kamil di Jakarta
Baca SelengkapnyaCak Imin juga telah memberikan bocoran pada cagub yang bakal diusung PKB.
Baca Selengkapnya