Tolak deforestasi hutan Leuser, Mapala se-Aceh demo di DPRA

Merdeka.com - Puluhan mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Aceh menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Aksi ini dimaksud agar pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang kritis.

Mapala Aceh menilai laju deforestasi di TNGL semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya praktik illegal loging dan pembukaan lahan baru. Hingga mengakibatkan bencana banjir terjadi saat intensitas hujan tinggi melanda Aceh.

"Tingkat perburuan satwa juga semakin merajalela, hingga mengganggu habitat satwa kunci endemik TNGL. Padahal TNGL ini merupakan situs warisan dunia masuk warisan hutan tropis yang telah diakui UNESCO," ungkap Koordinator Aksi Muhammad Iqbal, Kamis (17/9).

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan kepolisian berjalan lancar. Selain berorasi, peserta aksi juga membawa spanduk dan sejumlah poster. Dalam poster-poster itu mengingatkan agar TNGL harus diselamatkan.

Aktivis Mapala se-Aceh juga meminta kepada Presiden Joko Widodo agar berkomitmen menjaga hutan di Indonesia, terutama TNGL yang merupakan paru-paru dunia. Mahasiswa meminta Jokowi supaya kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dikembalikan ke Aceh Tenggara.

"Segera kembalikan kantor BBTNGL ke Aceh Tenggara, padahal 80 persen gunung Leuser itu berada di Aceh, kenapa kantor di Sumatera Utara, Medan," tukasnya.

Mereka juga meminta kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk menghentikan mengeluarkan izin HGU, bagi perusahaan di kawasan TNGL.

"Sedangkan perusahaan yang sudah terlanjur diberikan HGU, agar segera dicabut izinya," pinta mahasiswa.

Aksi ini disambut Sekretaris Komisi II Muhammad Amru. Di depan mahasiswa, Muhammad Amru berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan di DPRA untuk membahas aspirasi yang disampaikan ini.

"Saya akan sampaikan kepada pimpinan nantinya apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa," tukasnya.

Politikus Partai Aceh ini juga mendukung agar kantor BBTNGL dikembalikan ke Aceh Tenggara. Karena TNGL berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Seyogyanya kantor yang mengurusi TNGL harus berada di Aceh Tenggara.

Muhammad Amru mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pihak terkait di Jakarta untuk membicarakan hal ini. Akan tetapi hingga sekarang, seakan-akan pemerintah pusat enggan memindahkan kantor ke Aceh Tenggara.

"Sangat terlihat mereka (pemerintah pusat) seperti tidak mau memindahkannya kantor ke Aceh Tenggara. Bahkan berdalih gak ada kantor, padahal sudah lengkap fasilitas bangunan untuk kantor di Aceh Tenggara," jelasnya.

Oleh karena itu, Muhammad Amru meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera melobi pemerintah pusat agar bisa segera dipindahkan kantor BBTNGL ke Aceh Tenggara. Sehingga pengawasan dan penjagaan TNGL bisa lebih maksimal. (mdk/cob)