Merdeka.com - Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) menyambut baik Vaksinasi Covid-19 Perdana yang diawali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (13/1). Sesuai dengan rencana pemerintah, tahapan program vaksinasi perdana akan menyasar kepada para tenaga kesehatan (nakes). Vaksinasi tahap awal ini akan diberikan kepada 1,48 juta nakes yang rencananya berlangsung mulai Januari sampai Februari 2021.

Ketua Umum PB PDGI Dr. drg. Sri Hananto Seno, SpBM (K) menyampaikan bahwa dokter gigi sebagai bagian dari tenaga kesehatan siap divaksin.

"Tentu dalam upaya bersama penanggulangan pandemi Covid-19, kami dokter gigi Indonesia yang berjumlah hampir 40 ribu menyambut baik upaya serius pemerintah yang diwujudkan dalam vaksinasi. PDGI siap menyukseskan vaksinasi," ujar Seno.

Vaksinasi bertujuan mencapai herd immunity (kekebalan imunitas). Apabila tubuh memiliki kekebalan diri, maka dapat mencegah tubuh terinfeksi virus Corona, sehingga dapat menekan angka dokter dan tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19.

"Saat ini tercatat 20 dokter gigi yang wafat karena Covid-19. Vaksinasi merupakan cara agar dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya menjadi kebal dan terhindar dari Covid-19. Kami juga mengajak masyarakat untuk nantinya kooperatif divaksin," pungkas Seno.

Meski nantinya sudah diberi vaksin, Seno mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dengan secara konsisten melakukan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Vaksinasi bukan sebagai tanda berakhirnya 3M. Harus dilanjutkan. Kami di PDGI bahkan menambah 2M, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini sangat penting karena kesehatan menjadi prioritas dan kepentingan kita bersama," jelas dokter tim kepresidenan tahun 2004-2019 ini.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan diberikan secara bertahap di 34 provinsi dengan prioritas adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Vaksin yang disiapkan pemerintah sudah melalui prosedur penelitian uji klinis yang panjang oleh otoritas yang berwenang, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu vaksin telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).