Wakapolda Sulsel terima laporan banyak polisi diduga tidak netral di Pilkada
Merdeka.com - Wakapolda Sulsel Brigjen Polisi Risyapuddin Nursin menerima banyak laporan mengenai polisi yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada. Anggota Polri yang dilaporkan itu mulai berpangkat brigadir hingga perwira menengah.
"Anggota Polri tidak boleh tidak netral. Netral itu harga mati. Tapi hingga kini memangada banyak laporan yang masuk dari masyarakat melalui pesan WhatsApp mengenai adanya anggota Polri yang tidak netral dari brigadir hingga perwira, pamen," jelas Risyapuddin kepada wartawan saat ditemui di kantor KPU Makassar, Selasa (26/6).
Hanya saja, kata Wakapolda Sulsel, laporan-laporan itu kini masih dalam lidik Propam untuk melihat sejauh mana keterlibatan yang didugakan terhadap anggota Polri yang dimaksud, sehingga belum ada penindakan hingga kini.
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Apa yang dilakukan polwan? Polisi wanita atau yang biasa disingkat polwan adalah salah satu profesi yang banyak dicita-citakan. Menjadi aparat penegak hukum artinya Anda akan berkontribusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menumpas tindak kejahatan.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Risyapuddin belum bersedia menyebut jumlah anggota Polri di wilayah Sulsel yang dilaporkan tidak netral itu, meski diakui ada banyak.
Personel Kepolisian telah disebar untuk melakukan pengamanan. Para personel BKO telah digerakkan ke lokasi sejak 24 Juni lalu. Termasuk BKO dari Mabes Polri.
"Ada lima SSK personel Brimob dari Mabes Polri yang di-BKO ke sini. Masing-masing tiga SSK ditempatkan di Makassar dan 2 SSK di Palopo. Mereka juga siap dimobilisasi jika eskalasi meninggi di daerah-daerah tertentu," kata Risyapuddin.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sulsel mencatat ASN di Kabupaten Pinrang paling banyak dilaporkan tidak netral.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaPolisi menjadwalkan pemeriksaan Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono Selasa (5/12), atas pernyataan bahwa aparat tidak netral.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPara mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPolri menegaskan netral pada setiap pelaksanaan Pemilu.
Baca Selengkapnya