Wakil Bupati Kupang Sebut 129 Kades Belum Laporkan Penggunaan Dana Desa
Merdeka.com - Wakil Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jerry Manafe mencatat ada 129 dari total 160 desa belum memasukkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama dan kedua tahun 2019.
Jerry Manafe dalam kegiatan workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan implikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.02 bagi para kepala desa dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Kupang mengatakan, daerahnya memiliki 160 desa yang mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp139 miliar pada tahun 2019.
Dana desa tahap pertama dan kedua kata Jerry Manafe telah didistribusikan kepada 160 desa di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste ini, namun yang telah merealisasikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desanya hanya 31 desa.
-
Apa yang dicapai Desa Wunut dari Dana Desa? Pada 2023, omzet Bumdes Sumber Kamulyan sebesar Rp7.824.313.780 dengan laba bersih Rp5.749.754.380. Umbul Pelem Waterpark menyumbang penghasilan desa Rp3,1 miliar.
-
Dimana Data Desa Presisi dibahas di Kalimantan Timur? Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta.
-
Bagaimana Dana Desa membantu Desa Wunut? Dana Desa benar-benar telah menyulap lahan yang semula diabaikan itu. Jika berkunjung ke Umbul Pelem, kita akan menjumpai kolam-kolam pemandian dengan fasilitas lengkap. Ada perosotan air, kolam salju, tong besar berisi air, kolam terapi ikan, hingga flying fox.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
"Masih ada 129 desa yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama dan kedua," kata Jerry, Rabu (6/11).
Dia berharap 129 desa itu untuk segera menyerahkan laporan penggunaan dana desa, sehingga proses pencairan dana desa tahap ketiga segera direalisasikan.
Menurut dia, apabila 129 desa belum juga memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama dan kedua hingga pertengahan November 2019, dapat dipastikan mendapat sanksi berupa tidak menerima dana desa tahap ketiga.
"Apabila masih membangkang supaya dana tahap ketiga ditahan saja. Dana desanya tidak akan dicairkan Pemerintah Kabupaten Kupang. Kami berharap para kepala desa untuk segera memberikan laporan penggunaan dana desa yang telah diterima," tegasnya.
Jerry Manafe mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Charles Panie untuk menahan pencairan dana desa tahap ketiga apabila LPJ tahap pertama dan kedua belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaPemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya