Follow
Wali Kota FX Rudy: Anak-Anak Solo Tidak Bisa Sekolah di Solo, Ini kan Lucu
Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menyesalkan banyak warganya yang tidak bisa bersekolah akibat penerapan sistem zonasi. Para siswa terutama untuk SMP dan SMA banyak yang harus menempuh pendidikan di kabupaten tetangga, Sukoharjo.
Untuk SMP, lanjut Rudy, pihaknya bisa saja melakukan pemerataan sekolah dengan memindahkan sejumlah gedung sekolah negeri yang di satu lokasi. Misalnya SMPN 5, SMPN 3 dan SMPN 10 yang ada di satu lokasi. Dua SMPN di antaranya saat ini telah dipindahkan lokasinya sesuai kebutuhan. Namun untuk tingkat SMA, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena menjadi kewenangan provinsi.
"SMA dan SMK yang ngumpul itu seharusnya dipindahkan. Laweyan, Pasarkliwon butuh. Kalau (Pemprov) enggak punya tempat, kita itu ada tempat yang dipakai sekolah nanti," ujar Rudy, Sabtu (4/7).
-
Apa kendala utama pendaftaran siswa baru? 'Kalau sekarang harus buat akun dulu dan itu antre sangat lama. Terus antre di ruang sini. Terus antre lagi di scan. Dan ini membuat orang tua semakin repot. Saya sudah dua hari ini mengurus beginian, dan sampai sekarang belum selesai,' kata Titin Sumarni, salah satu orang tua calon peserta didik baru.
-
Dimana sekolah itu berada? Peristiwa itu terjadi di Sekolah Al-Awda di Abasan al-kabira, bagian selatan Jalur Gaza dekat Khan Younis.
-
Bagaimana Bapak Joko bisa menyekolahkan anaknya? 'Ya suatu kebanggan bagi saya, memang dari dulu sebelum menikah, bahkan saya itu punya cita-cita nanti kalau sudah berkeluarga dan punya anak, yang saya utamakan memang segi pendidikan, walaupun bapaknya kondisinya kayak begini, yang penting anaknya bisa sekolah,' jelas Joko.
-
Mengapa angka anak tidak sekolah di Banyuwangi rendah? Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka anak tidak sekolah? Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
-
Mengapa Banyuwangi membuat sekolah inklusif untuk para penyandang disabilitas? Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan sejak 2013 Banyuwangi telah mewujudkan sekolah inklusi yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
"Kita menawarkan supaya anak-anak sekolahnya tidak di Sukoharjo terus lah. Wong Solo kok sekolahnya di luar itu kan lucu," keluhnya.
Rudy menyebut, gedung sekolah SMA sederajat saat ini banyak di wilayah Kecamatan Banjarsari, Jebres, serta sebagian Serengan. Sedangkan Kecamatan Laweyan dan Pasarkliwon tidak ada sekolah SMA. Sehingga anak-anak di sana harus sekolah di Sukoharjo. Seperti di Banjarsari, gedung SMAN 1 dan SMAN 2 dua berdiri dalam satu lokasi, di Jalan Monginsidi. Rudy tidak mengetahui apakah salah satu sekolah tersebut akan dipindahkan.
"Ya itu terserah pak Gubernur dong. Kalau saya yang mengelola pasti seperti kemarin (dipindahkan)," tandasnya.
Rudy mengaku sudah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Menurut Rudy, Pemprov Jateng baru akan melakukan evaluasi, meskipun pengajuan perpindahan gedung sekolah tersebut sudah diajukan pada tahun sebelumnya.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, bahwa anak-anak Solo tidak bisa sekolah di Solo. Ini kan lucu, lucu. Kita sudah mengajukan terus namun tidak pernah direalisasikan most," pungkas Rudy.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca Selengkapnya
Salah satu SMP swasta di Surabaya hanya diminati dua pelajar saat pendaftaran tahun ajaran baru. Namun, satu di antaranya justru mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengakhiri polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sarat kecurangan.
Baca Selengkapnya
Ironisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.
Baca Selengkapnya
Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta menyatakan bakal melanjutkan sistem Zonasi di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Heru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi
Baca Selengkapnya
Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Siswa SD Negeri Bugel Kulon Progo harus rela mengungsi ke rumah warga karena sekolahnya terdampak pembangunan JJLS.
Baca Selengkapnya
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca Selengkapnya
Iptu Benny Surbakti memberikan solusi atas permasalahan kebijakan sistem zonasi sekolah yang saat ini banyak menimbulkan polemik.
Baca Selengkapnya
Study tour dinilai membebani orang tua siswa dinilai tidak sejalan dengan komitmen pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
Baca Selengkapnya
Gibran mengakui salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan yang saat itu paling banyak disorot soal sistem zonasi.
Baca Selengkapnya