Wali Kota Tangsel Airin Tidak Setuju IMB Dihapuskan
Merdeka.com - Wali kota Tangerang Selatan, c mengaku, tidak sependapat dengan wacana Kementerian Agraria dan Tataruang (ATR) terkait penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendukung iklim usaha dan investasi di sektor properti.
"Kalau IMB, saya yang tidak sepakat IMB dihapuskan. IMB itu tetap harus ada karena bagian bentuk dari monitoring, evaluasi dan pengendalian," kata Airin kepada wartawan, Sabtu (23/11).
Menurut dia, dalam mendukung usaha dan investasi di bidang properti, perlu dilakukan penyederhanaan proses persyaratan pengajuan IMB, tapi bukan dihapuskan.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Apa yang diusulkan Cak Imin terkait IKN? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
-
Kenapa IKN dipindahkan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Kenapa Kemenkumham meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Kenapa IKN dipindah? Melansir dari laman webiste resmi Kementerian Keuangan RI, pemindahan IKN merupakan proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024.
"Tapi yang saya sarankan melalui kementerian bukan IMB yang dihapuskan, tapi persyaratan yang dipersimpel dan dipermudah dari IMB itu," kata dia.
Ingin Prosedur Pengajuan IMB Dipermudah
Dia mencontohkan, penyederhaan dimaksud seperti menghilangkan prosedur perizinan tingkat RT dan RW, yang dianggap terlalu berbelit dan memakan waktu.
"Sekarang izin gangguan sudah hilang, tapi masih ada izin RT/RW ini yang menjadi lama. Misalnya ada 1 RW oke, RW lain lama akhirnya ada dinamika seperti itu. Misalnya izin lingkungan seperti apa seharusnya, misalnya untuk prosedur atau lampiran yang tidak perlu disampirkan sehingga bisa memperpendek perijinan itu sendiri. Tapi kalau sampai IMB dihapus untuk dikaji lagi," terang Airin.
Sebab, lanjut Airin, Izin Mendirikan Bangunan merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap masyarakat.
"Sebetulnya izin mendirikan bangunan untuk pengendalian, karena di negara-negara manapun diberlakukan. Jangankan untuk mendirikan bangunan baru, untuk memotong pohon saja harus izin tetangga karena untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya untuk PAD tapi sebagai bentuk pengendalian dari Pemerintah untuk mengatur masyarakat," tandas Airin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnyaetapi ia menyatakan bersama Anies Baswedan bertekad untuk membawa perubahan.
Baca SelengkapnyaAnies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaTKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya