Wamenag: Radikalisme Bisa Hadir Dalam Keadaan Apapun, Harus Kita Tolak

Merdeka.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mendukung segala upaya pemerintah dalam mengentaskan radikalisme di Indonesia kendati ada beberapa kebijakan mendapat kritik. Misalnya kebijakan internal Kementerian Agama melarang pegawainya menggunakan niqab.

Menurut Zainut apa pun kritik dan segala argumen, hakikatnya seluruh masyarakat sepakat menolak gerakan antiradikalisme. Soal adanya kritik dan argumen, menurutnya adalah hal lumrah di negara demokrasi.

"Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun. Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal," kata Zainut, Jakarta, Minggu (3/11).

Pun halnya mengenai perubahan diksi radikalisme menjadi manipulator agama. Zainut tak mempermasalahkan adanya diksi tersebut.

Saat menghadiri acara gerak jalan kerukunan di depan kantor Kementerian Agama, Zainut menuturkan apa pun kalimat atau sebutan pengganti yang digunakan Jokowi terhadap radikalisme merupakan satu semangat yang benar, menghilangkan segala potensi pemicu pemecah belah bangsa.

"Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian," tukasnya.

Ia menegaskan, tindakan radikal sama sekali tidak dikonotasikan terhadap ajaran agama sebagai bentuk kekerasan. Agama, kata dia, memandu manusia hidup dalam ketentraman, kedamaian, dan menyatukan seluruh manusia.

"Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita," ujarnya.

Usulan Jokowi mengubah radikalisme menjadi manipulator agama disampaikan saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10).

Jokowi mengatakan perlu ada upaya serius untuk mencegah meluasnya aksi radikalisme.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu melempar wacana mengubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengkoordinasikan hal ini.

"Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa salah satu fokus pemerintahannya lima tahun kedepan adalah pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Dia ingin kedua hal ini dilakukan secara konkret.

"Terkait Menteri Agama, (pertama) sejarah juga telah ada menteri agama dari TNI. Kedua, kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan intoleransi itu betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh Kementerian Agama," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 23 Oktober 2019.