Wapres JK Setuju Wacana 'Impor' Rektor Asing Tetapi Dilakukan Bertahap

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju wacana mendatangkan rektor asing memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, dia menilai perlu beberapa tahapan untuk menerapkan rencana tersebut, mulai dari sistem penasihat teknis, dekan baru ke jabatan rektor.

"Setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga mereka universitas tidak kaget, rektornya juga tidak kaget. Dimulai dari penasihat teknis, dekan baru kalau dimajukan jadi rektor," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (6/8).

Menurutnya, wacana tersebut merupakan terobosan untuk perubahan sistem pendidikan tinggi. Dia menyarankan, kebijakan mendatangkan dosen-dosen asing juga perlu dipertimbangkan.

"Dari situ antara lain rektor walau saya sarankan juga, yang pertama dekan dulu. karena kalau rektor kan urusannya banyak, urusan anggaran, urusan sosial, urusan raker sini sana. Sehingga kalau asing bisa bingung dia," ujarnya.

Selain itu, lanjut JK, mendatangkan dosen sampai rektor asing bisa menghemat biaya ketimbang mengirimkan tenaga pengajar ke luar negeri.

"Kalau ditakutkan asing ya kenapa kita kirim orang ke luar negeri? jauh lebih murah datangkan profesornya ke dalam negeri, lebih murah malah ongkosnya satu profesor atau satu rektor bisa mengajar 100 orang. Dibanding kirim orang 100 ke LN, berapa ongkosnya," tandas JK.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

"(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," kata M. Nasir dikutip dari setkab.go.id, Kamis (1/8).

Nasir juga memastikan anggaran untuk menggaji rektor luar negeri ini akan disediakan langsung oleh Pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN tersebut. Pemerintah, lanjut Nasir, menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

"Kita baru mapping-kan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkapnya.

Diakui Nasir, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri untuk dapat memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri untuk dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia.