Wapres Ma'ruf Amin Jamin Program Tol Langit Berlanjut walau Ada Kasus Korupsi BTS

Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjamin program tol langit atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 tetap berjalan kendati ada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) yang menjerat Menkominfo nonaktif Johnny G Plate.

Wapres Ma'ruf mengatakan, Program Tol Langit sudah menjadi program strategis nasional. Karena itu, apa pun yang terjadi, program itu akan tetap berjalan.

"Misalnya apa yang terjadi adanya kemungkinan terjadinya korupsi itu. Itu, tol langit akan terus dan sekarang juga sudah ada pejabat sementara dan mungkin nanti akan ada pejabat yang akan terus menyelesaikan program kita," kata Ma'ruf, seusai membuka Konferensi Tingkat Tinggi Media Se-Asia The 18th Asia Media Summit 2023 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/5).

Ia juga mengatakan bahwa program tol langit juga akan menjadi media menyampaikan perkembangan-perkembangan nasional atau keberhasilan-keberhasilan ekonomi juga digunakan untuk belajar jarak jauh melalui internet.

"Jadi sangat penting peran dari tol langit ini, dan juga sekaligus menjadi bagian daripada upaya menyatukan atau mewujudkan NKRI. NKRI bukan hanya kita wujudkan dalam heritage tetapi juga dalam bentuk pelayanan, baik pelayanan yang sifatnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas dasar tapi juga termasuk fasilitas internet dan komunikasi. Itu bagian dari membangun NKRI," jelasnya.

Menurutnya, hal yang harus dibenahi adalah semua hal, terutama tentang perencanaan dan pengawasan, sehingga tidak terjadi korupsi. "Semua hal yah (dibenahi). Pertama, misalnya tentang perencanaan dan pengawasan, Itu harus sudah dimulai sejak perencanaan, pengawasan juga sudah dimulai, sehingga tidak hanya pengawasan dilakukan setelah terjadi, setelah terjadi peristiwa (dugaan korupsi BTS) baru kita lakukan pengawasan," ungkapnya.

Selain perencanaan dan pengawasan juga adanya audit yang dimulai sejak awal perencanaan program dan ada tahap-tahap pelaksanaan dan ke depannya tidak terlalu jauh bila ada penyimpangan.

"Auditnya sudah dimulai sejak perencanaan dan kemudian juga tahap-tahap pelaksanaan, sehingga tidak terlalu jauh kalau terjadi penyimpangan. Sistemnya dan regulasinya dan tentu juga sumber daya manusianya (juga dibenahi), secara peraturan pun akhirnya kembali pada SDM-nya. Harus semuanya (dibenahi) untuk semuanya, harus kita bereskan aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya. Jadi mengedukasi, membuat pencegahan dan peraturan dan lain sebagainya," ujarnya.