Warga miskin di Meulaboh merasa tertipu program listrik gratis

Merdeka.com - Anisah, salah seorang janda miskin Desa Ranto Panjang, di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh merasa tertipu dengan program listrik gratis dari pemerintah daerah. Dia mengatakan, meskipun sudah didata oleh pemerintah desa sebagai penerima manfaat listrik gratis sesuai kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), akan tetapi tetap membayar tarif listrik subsidi.

"Sudah lima bulan kami didata, karena sudah disampaikan Pak Geuchik (kepala desa) sudah ditangung pemerintah, akhirnya kami tidak bayar rekening. Tahu-tahu ternyata saya sudah menunggak lima bulan dan diputus paksa oleh petugas PT PLN," katanya, Senin (26/12).

Pemkab Aceh Barat memprogramkan listrik gratis sejak 2015 kepada 2.780 rumah tangga miskin pengguna daya 450 VA atau 2 ampere dengan ploting anggaran APBK Rp1 miliar per tahun, khusus rumah tangga pemakaian di bawah Rp 100.000/bulan ditanggung sepenuhnya oleh Pemda.

Puluhan rumah tangga miskin pemegang KKS di desa setempat didatangi oleh petugas PT PLN Area Meulaboh dalam beberapa hari terakhir karena banyak mengalami tunggakan, sehingga langsung melakukan pemutusan tanpa ada surat pemberitahuan.

Anisah menyampaikan, karena tunggakan rekening hingga lima bulan dirinya harus menebus Rp 270.000 plus biaya sanksi untuk penyambungan kembali, pemakaian arus listrik mereka sudah sesuai anjuran pemda tidak boleh di atas rata-rata Rp 50.000/bulan.

"Mereka (petugas PLN) datang langsung memotong, bagaimana kami larang. Kami merasa dibohongi dengan program lisrik gratis, kalau memang tidak ditanggung saya dengan mengupah di sawah Insyaallah sanggup, walaupun tahan makan," imbuhnya. Mengutip Antara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh Barat Syahril yang dikonfirmasi belum memberi tanggapan apapun menyakut hal itu, karena pihaknya telah menyerahkan data penerima terhadap penerima listrik gratis sesuai pendataan.

Manager PT PLN Area Meulaboh Redi Zusanto yang diwawancarai menyangkut program itu sejak awal sudah meragukan kemampuan daerah setempat mengratiskan, atau membayarkan tanggungan sepenuhnya pemakaian daya listrik masyarakat miskin.