'11-12' Setnov & Ical pecat kader Golkar yang tak sejalan

Merdeka.com - Manuver Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dengan 'Gerakan Golkar Bersih' berujung pemecatan terhadap dirinya. Lewat 'Gerakan Golkar Bersih', Doli mendesak Setya Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Alasan pemecatan Doli dinilai tidak taat aturan karena bertentangan dengan partai. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengakui saat ini baru Doli yang dipecat. Namun demikian, pihaknya mengaku sedang mempelajari kader lain yang melakukan pembangkangan.

"Kita pelajari yang lain. Tapi yang kita pecat itu saudara Ahmad Doli, yang lain proses kajian bidang kepartaian," kata Idrus Marham di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8) lalu.

Doli yang hingga kini mengaku belum mendapat surat pemecatan dari DPP menilai pemecatan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang keliru dan merupakan kesalahan besar. Dia menilai kepemimpinan Golkar saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah partai berlambang beringin itu.

"Ternyata partai ini (Golkar) dikelola dengan kepemimpinan yang buruk seburuk-buruknya dalam sejarah Golkar. Sudah terindikasi korup, kemudian tidak ada rasa malu, tak bermoral, dan berlagak totaliter pula. Setyanovanto-Idrus Marham ternyata sangat nyaman bergelimang isu korupsi, takut dengan perbedaan, serta anti kritik dan dialog, main pecat pula," katanya dalam pesan WhatsApp kepada merdeka.com, Kamis (31/8).

Lebih lanjut Doli mengaku apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah demi kebaikan dan keselamatan Partai Golkar yang sudah tercitrakan buruk dan negatif oleh kepemimpinan saat ini. Dia mengklaim apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah menegakkan AD/ART dan keputusan tertinggi pada Munaslub.

"Jadi, dalam situasi seperti saat ini, saya menganggap hal ini biasa saja di dalam berjuang menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Saya dan GMPG akan terus lanjut dengan agenda-agenda perjuangan kami. Kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya cinta dan berbuat demi kebesaran dan kemajuan partai, dan siapa pula yang hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," katanya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai pemecatan terhadap Doli dilakukan buat meredam perlawanan terhadap Setya Novanto. Dia menilai seharusnya pemecatan tak dilakukan agar perpecahan di internal partai beringin tak kembali terjadi seperti di era Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical).

"Itu jelas (meredam perlawanan terhadap Setnov), cuma kan Golkar tentunya harus piawai punya talenta bagaimana mengatasi sengketa silang pendapat di internal antar faksi. Silang pendapat itu kan harus ditangani dengan direspons dengan baik, supaya tidak jadi perpecahan seperti dua tahun lalu. Masalahnya tidak usah diulang-ulang pemecatan itu. Itu yang tidak disukai di era Pak Ical lalu," katanya kepada merdeka.com, Kamis.

Menurutnya, Golkar harusnya belajar dari pengalaman yang lalu saat terjadi perpecahan antara kubu Ical dengan Agung Laksono.

"Bagaimana masyarakat mau memilih Golkar kalau di internal karut marut," katanya.

Dia mengatakan di internal Golkar ada faksi-faksi. Sekecil apapun faksi memiliki pengikut. Karenanya pemecatan kader dapat berdampak buruk pada stabilitas internal partai.

"Pemecatan itu serius sekali," katanya.

Pemecatan terhadap kader bukan kali ini saja terjadi di Golkar. Di era Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) pemecatan juga pernah dilakukan terhadap para kader yang tak sejalan dengannya.

Pada 2014 lalu, Ical memecat tiga orang kader Golkar yang tak sejalan dengannya. Ketiganya yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatulloh dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ketiganya dipecat karena membelot mendukung Jokowi-JK saat pilpres. Ketiganya dinilai terlibat aktif dalam pemenangan dan kampanye Jokowi-JK. Padahal keputusan partai memenangkan dan mendukung Prabowo-Hatta sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Hari ini (23/6), saya mengeluarkan surat (pemecatan) DPP yang ditandatangani ketua umum, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah, ketiganya fraksi Partai Golkar di DPR RI," kata Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi dan Daerah, Mahyudin, 2014 lalu.

Menurut dia, pemecatan ketiganya sebagai anggota Partai Golkar karena diketahui ikut kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mahyudin menyatakan mereka terekam oleh sejumlah media cetak dan elektronik mengikuti kampanye di luar apa yang diputuskan partai.

Namun ketiganya akhirnya dikembalikan statusnya di Partai Golkar setelah Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada 2016 lalu. (mdk/dan)