3 Kartu Sakti Jokowi Dinilai Tak Ada yang Baru, Hanya Didik Rakyat dengan Hal Instan

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu 'sakti' yang disampaikan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY," kata Nizar saat dihubungi, Senin (25/2).

Nizar mencontohkan, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi itu sama dengan program Bidikmisi. Program ini dimulai sejak tahun 2010.

"Kalau KIP kuliah itu sudah ada Bidikmisi (bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu)," ujarnya.

Kemudian, kata Nizar, Kartu Sembako sama konsepnya seperti program raskin atau rastra. Program ini mulai pada Januari 2003.

"Kartu sembako sudah ada raskin atau rastra (beras sejahtera). Raskin (akronim dari beras miskin) adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu," terangnya.

Selanjutnya, lanjut Nizar, kartu pra kerja yang sama dengan program keluarga harapan atau PKH. Program ini merupakan upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan dengan bantuan sosial sudah ada sejak 2007.

"Kartu pra kerja itu sudah ada (Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH," ungkap Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Analis Ekonomi Politik Fine Institute, Kusfiardi menilai Kartu PKH, KIS, KIP, Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja sama saja mendidik masyarakat dengan hal-hal instan.

"Ini instrumen menyenangkan semua orang dengan cara menyebar subsidi, bansos atau BLT sebanyak-banyaknya," kata Kusfiardi.

Menurut dia, bagi-bagi kartu seperti ini menunjukkan Jokowi kurang begitu paham dengan misi yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, terkait kewajiban pemerintah menyebutkan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Dalam batang tubuh konstitusi ditegaskan pula bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya," jelasnya.

Kemudian terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dia mengutip Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan," tambahnya.

Menurutnya, menurunkan angka kemiskinan dengan instrumen bansos tentu sangat berisiko. Sebab tidak menyelesaikan persoalan pokok yang terkait kemiskinan. Diantaranya adalah soal penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Tampaknya capres petahana memang bertujuan hanya sekedar mau menyenangkan semua orang. Caranya dengan menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya, mendidik masyarakat dengan hal-hal instan," ungkap dia.

Sebelumnya, Jokowi dalam pidato di acara konvensi rakyat, kembali berjanji mengeluarkan program berupa kartu-kartu. Kartu itu adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

"Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan Korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu pra kerja," ujar Jokowi dalam pidatonya di konvensi rakyat di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2)

Program Kartu Pra Kerja bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri.

Jokowi menargetkan 500 ribu orang ikut program ini pada tahun 2019. Tahun berikutnya ditargetkan menjadi 2 juta orang peserta.

"Akan kita luncurkan untuk program vokasi, re-skilling dan up skilling bagi pekerja, yang berganti pekerjaan," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.