4 Bulan Jelang Pemilu 2019, PKS Rombak Pengurus DPW Kaltim

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Empat bulan jelang Pemilu serentak April 2019 mendatang, DPP PKS merombak kepengurusan DPW PKS Kaltim di tengah jalan.

Sejatinya, Masykur Sarmian menjadi Ketua DPW PKS Kaltim hingga tahun 2020 mendatang. Kini, Masykur diganti Harun Al Rasyid. Meski menimbulkan pro dan kontra, perombakan itu dinilai tidak memengaruhi soliditas kader PKS di Kaltim.

Dalam salinan surat diterima merdeka.com, DPP PKS menerbitkan surat keputusan bernomor : 409/SKEP/DPP-PKS/2018 tertanggal 19 Desember 2018. Isinya di antaranya selain mengganti posisi Masykur Sarmian sebagai ketua DPW PKS Kaltim periode 2015-2020, juga mengganti Sekretaris DPW PKS Kaltim Sarwono, dengan Arif Kurniawan.

Orang lain juga bertanya?

Sarwono masih bertengger di susunan kepengurusan baru berdasarkan SK DPP itu, sebagai Sekretaris Dewan Syariah Wilayah DPW PKS Kaltim. Namun nama Masykur, terlempar dari kepengurusan.

"Ini hal biasa, untuk konsolidasi ke dalam. Ini, tidak bertentangan dengan AD/ART PKS karena DPP memang punya wewenang," kata Koordinator PKS Wilayah Daerah Kalimantan Timur, Zaenal Hasyim, dalam keterangan pers di Hotel Grand Victoria, Jalan Letjend S Parman, Samarinda, Sabtu (29/12) sore.

Perombakan pengurus, menurut Zaenal, bertujuan agar PKS di Kaltim jadi lebih baik, bisa memenangkan pileg di tingkat daerah, hingga pusat. "Untuk 2018, PKS punya target luar biasa 12 persen (tingkat nasional)," ujarnya.

PKS sendiri di Kaltim, ikut andil memenangkan pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, pada Pilgub Kaltim lalu. Zaenal optimistis, perombakan pengurus, tidak memengaruhi soliditas kader jelang Pileg dan Pilpres 2019.

"Ini bukan perpecahan PKS Kaltim. Perpecahan itu, kalau kita usir kader kita. Tapi, ini kan kita tempatkan di pos lain. Insya Allah, kader kita terbina, dan gejolak itu akan reda. Perombakan dan rotasi ini, murni kesiapan Pileg," terangnya.

"PKS harus greget, karena sekarang lemah, dan bahaya bagi PKS. Sekarang kan ada Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen 4 persen). Kalau tidak penuhi itu, kita bubar," tegas Zaenal.

Sementara, Ketua DPW PKS Kaltim yang baru, Harun Al Rasyid mempertanyakan balik rencana 10 DPD PKS di Kaltim, menggugat DPP terkait keputusan itu. "Lihat dulu dasar hukumnya? Pelanggaran AD/ART mana yang dilanggar?" tegas Harun, di kesempatan yang sama.

(mdk/rnd)