Azis Syamsuddin tak masalah dicopot dari pengurus DPP Golkar

Merdeka.com - Nama koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai tidak tercantum dalam surat keputusan revitalisasi kepengurusan Partai Golkar yang tengah beredar di kalangan wartawan.

Namun, tidak hanya Yorrys, ketua bidang desentralisasi dan otonomi daerah Partai Golkar, Azis Syamsuddin juga tidak ada dalam surat keputusan tersebut.

Azis pun hingga saat ini tidak mengetahui bahwa namanya tidak ada dalam surat putusan. Bahkan, ia juga belum pernah melihat surat keputusan yang tengah viral di media sosial itu.

"Saya belum liat SK-nya (surat keputusan)," kata Azis di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Pusat, Minggu (8/10).

Namun, Ketua Banggar DPR RI ini mengaku tidak masalah jika memang benar dirinya akan dilengserkan dari posisi kepengurusannya di DPP Partai Golkar dan diganti dengan mantan Deputi BNN, Benny Mamoto. Terkait hal itu, dia juga tidak akan melakukan protes pada pimpinan Partai.

"Enggak apa-apa, namanya revitalisasi," ujarnya.

"Enggaklah jabatan itukan amanah," tuturnya.

Di tempat yang sama, koordinator bidang kesra Partai Golkar, Roem Kono yakin bahwa posisi Azis di kepengurusan tidak akan diganti oleh DPP Partai Golkar. Ia pun meminta pada masyarakat untuk tidak langsung percaya pada setiap kabar yang beredar di media sosial.

"Saya yakin enggak diganti," ucapnya.

"Enggaklah jangan lihat daftar di WA (Whatsapp), nanti juga dibacain (di pleno DPP Partai Golkar). Kan daftarnya banyak," tutur dia.

Untuk diketahui, beredar dokumen perbuahan struktur Partai Golkar. Dalam dokumen itu, tak ada nama Yorrys Raweyai di posisi koordinator bidang Polhukam. Namanya diganti oleh Letjen TNI (purn) Eko Wiratmoko.

Dari dokumen yang diperoleh merdeka.com, Minggu (8/10), ada dua nama beken 'menghilang' dalam struktur DPP Golkar yang diteken langsung oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Selain nama Yorrys, Azis Syamsuddin juga tak ada dalam struktur versi dokumen itu. Jabatan Azis sebagai ketua bidang desentralisasi dan otonomi daerah DPP Golkar, diganti oleh mantan Deputi BNN Benny Mamoto. Diketahui, saat ini Azis menjabat sebagai ketua Banggar DPR RI.

Surat Keputusan revitalisasi itu pun telah diteken oleh Novanto dan Idrus Marham pada tanggal 2 Oktober lalu. Namun, Idrus menolak komentar tentang beredarnya dokumen revitalisasi tersebut.