Bahlil Jamin Bukan Jokowi yang Usul Penundaan Pilpres 2024
Bahlil menegaskan, tidak ada yang meminta tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui, dirinya mengusulkan agar menunda Pilpres 2024. Hal itu, merespons soal tudingan adanya perintah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menggerakan wacana presiden tiga periode.
"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya," kata Bahlil, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (31/12).
"Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah Presiden (Jokowi), Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya," sambungnya.
Muncul dalam Survei
Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul berlandaskan survei yang dikeluarkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Sebab, dalam survei tersebut disampaikan jika Covid-19 belum berakhir.
"Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," jelas dia.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," tambahnya.
Tidak Ada Permintaan Tiga Periode
Sehingga, kata Bahlil, tidak ada yang meminta tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi sampai menuding wacana tersebut merupakan perintah dari Jokowi.
"Jadi enggak ada yang minta tiga priode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu," tegasnya.
Jika ada yang ingin menuntut soal wacana tersebut, maka hal itu harusnya kepada dirinya bukan Jokowi.
"Harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres. Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi enggak benar itu," imbuh Bahlil.
