Bamsoet: Saya jamin tidak ada usulan revisi UU KPK
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menegaskan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberikan usulan revisi Undang-Undang (UU) KPK dalam rekomendasi hasil temuan pansus. Sebab, DPR tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan revisi.
"Saya jamin tidak ada usulan atau rekomendasi untuk perubahan UU KPK. Karena waktu juga mepet juga, kita waktu itu tinggal 18 bulan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Menurut dia, DPR kini tengah sibuk bersiap untuk menghadapi tahun politik yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres di tahun 2019. "Disibukkan dengan pilkada, pileg, pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU nya," ujarnya.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
Ia berharap pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.
"Saya harap nanti pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.
Untuk diketahui, Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPerubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaSaat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya