Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bamsoet: Saya jamin tidak ada usulan revisi UU KPK

Bamsoet: Saya jamin tidak ada usulan revisi UU KPK Golkar tunjuk Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menegaskan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberikan usulan revisi Undang-Undang (UU) KPK dalam rekomendasi hasil temuan pansus. Sebab, DPR tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan revisi.

"Saya jamin tidak ada usulan atau rekomendasi untuk perubahan UU KPK. Karena waktu juga mepet juga, kita waktu itu tinggal 18 bulan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Menurut dia, DPR kini tengah sibuk bersiap untuk menghadapi tahun politik yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres di tahun 2019. "Disibukkan dengan pilkada, pileg, pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU nya," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Ia berharap pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.

"Saya harap nanti pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Pastikan Tidak Ada Perubahan Nama Capim KPK
DPR Pastikan Tidak Ada Perubahan Nama Capim KPK

Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah

Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya