Bawaslu diminta intai posko pemenangan kandidat Pilpres
Merdeka.com - Pengamat Politik Adi Prayitno meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) diperketat dalam proses Pilpres 2019 sampai hari pemilihan calon. Dia meminta Bawaslu mengintai posko pemenangan kandidat Pilpres. Hal ini guna mencegah praktik 'politik kardus' atau politik uang.
"Bawaslu ke depan itu intailah markas markas pemenangan capres dan cawapres, karena dari situlah semua kardus dibawa, kantor partai politiknya, basecamp relawannya, dan basecamp pemenangannya. Itu yang harus diintai," katanya dalam diskusi babak baru politik kardus, di D'Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
Pasalnya, kata Adi, posko pemenangan merupakan muara dari strategi kampanye, door to door campaign, hingga logistik pemenangan. Maka dari itu fungsi pengawasan Bawaslu harus ketat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah ini menyarankan Bawaslu juga menggandeng banyak instrumen untuk mengawasi Pilpres. Misalnya Polri dan Kejaksaan. Adi ingin ada skema layaknya razia logistik sogokan di jalan dua minggu sebelum hari pencoblosan.
"Jadi dua minggu sebelum pencoblosan dilakukan razia secara masif, mulai dari pusat hingga daerah, periksalah semua orang, periksalah semua kendaraan yang dicurigai membawa logistik kardus," pintanya.
"Kalau ini tidak dibegitukan orang akan gampang politik kardus dimana mana, apalagi kecenderungan masyarakat kita saat ini senang tuh didatangi yang kardus kardus. Kan rusak negara kita kalau begini," tandas Adi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaTahapan Pilkada 2024 saat ini segera memasuki masa tenang.
Baca SelengkapnyaApabila berdasarkan hasil penelusuran tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka selanjutnya akan diproses dalam penanganan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaListyo mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak.
Baca Selengkapnyapolisian dalam hal ini berkoordinasi dengan tim pemenangan masing-masing.
Baca SelengkapnyaSebanyak 2.120 personel gabungan akan mengamankan pelaksanaan debat perdana capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) .
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaBerbagai persiapan dan kesiapan dalam menghadapi Pemilu 2024 tengah dilaksanakan oleh Polres Rokan Hulu, Polda Riau.
Baca SelengkapnyaKepolisian melakukan pengamanan lewat Operasi Mantap Brata.
Baca SelengkapnyaSusatyo menerangkan, pada operasi mantapbrata untuk pengamanan Capres-Cawapres akan dikerahkan oleh personel ring satu alias personel Mabes Polri.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca Selengkapnya