Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu Garut Setop Empat Laporan Dugaan Politik Uang di Pemilu 2019

Bawaslu Garut Setop Empat Laporan Dugaan Politik Uang di Pemilu 2019 bawaslu. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut menghentikan empat dari tujuh kasus pidana Pemilu 2019. Sedangkan tiga kasus lainnya terkait politik uang dan hitungan perolehan suara terus ditindaklanjuti.

Komisioner Bawaslu Garut, Asep Nurjaman menyebut bahwa keempat kasus yang dihentikan kaitannya dengan politik uang. Keempat kasus tersebut dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil.

"Untuk empat laporan dugaan pelanggaran pemilu yang kaitannya dengan politik uang disimpulkan oleh Gakkumdu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Empat laporan yang dihentikan itu adalah yang terjadi di Kecamatan Karangpawitan dan Cihurip," kata Asep kepada wartawan, Senin (13/5).

Sedangkan tiga kasus sisanya, kata Asep, saat ini masih proses klarifikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Ketiga kasus pelanggaran itu sendiri adalah tentang politik uang di Kecamatan Bungbulang dan Cisurupan.

"Ada juga laporan dugaan penambahan dan pengurangan suara di Kecamatan Bayongbong. Dan seluruhnya masih proses klarifikasi sebelum akhirnya ditindaklanjuti bersama di sentra Gakkumdu dan diputus memenuhi syarat formil dan materil atau tidak," jelasnya.

Hasil klarifikasi sendiri, menurutnya, akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan sebelum dilakukan pembahasan kedua. Dia juga mengungkapkan ketiga kasus tersebut adalah sisa dari tujuh laporan kasus dugaan pidana pemilu yang sudah ditangani Bawaslu Garut.

Dia menyebut diantara orang yang dimintai klarifikasi pada kasus dugaan politik uang di wilayah Kecamatan Bungbulang adalah Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ade Ginanjar. Ade sendiri sudah diperiksa pada Kamis (9/5) sore di kantor Bawaslu dan dicecar 15 pertanyaan.

Disebutnya, Ade dimintai klarifikasi terkait dugaan politik uang sebelum hari pencoblosan di Kecamatan Bungbulang. "Ada 15 pertanyaan yang ditanyakan terkait yang Bungbulang," ungkapnya.

Ade Ginanjar merupakan politikus senior Partai Golkar yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019. Dalam Pemilu 2019, Ade menjadi Caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan berhasil meraih 103.772 suara.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dugaan Penggelembungan Suara Golkar di Dapil Jatim VI, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Rekapitulasi
Dugaan Penggelembungan Suara Golkar di Dapil Jatim VI, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Rekapitulasi

Bawaslu pun memberikan teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Satgas Gakkumdu Usut 17 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang
Satgas Gakkumdu Usut 17 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang

Total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid
KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid

KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid

Baca Selengkapnya
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye

MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Ini Alasan Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Laporan dibuat TPDI itu dilakukan Petrus Selestinus, Roy Suryo dan empat orang lainnya pada Senin (4/3).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sumsel Temukan Pemilih Mencoblos Lebih dari 1 Kali Terjadi di 4 TPS
Bawaslu Sumsel Temukan Pemilih Mencoblos Lebih dari 1 Kali Terjadi di 4 TPS

Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Belum Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Terstruktur Sistematis dan Masif
Bawaslu Belum Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Terstruktur Sistematis dan Masif

Bawaslu Belum Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Terstruktur Sistematis dan Masif

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tegaskan Dalam UU Pemilu Tidak Ada Namanya Kecurangan, Adanya Pelanggaran
Bawaslu Tegaskan Dalam UU Pemilu Tidak Ada Namanya Kecurangan, Adanya Pelanggaran

Ia juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tangani 46 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
Bawaslu Tangani 46 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024

40 berkas dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jaksa Bongkar Kecurangan-Kecurangan Termasuk Dilakoni Kepala Desa
Blak-blakan Jaksa Bongkar Kecurangan-Kecurangan Termasuk Dilakoni Kepala Desa

Agus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan

Baca Selengkapnya
Aduan Bawaslu Terhadap KPU Soal Pembatasan Pengawasan Ditolak DKPP
Aduan Bawaslu Terhadap KPU Soal Pembatasan Pengawasan Ditolak DKPP

KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya