Follow
Bawaslu sebut data pemilih ganda Pemilu 2019 bisa terus bertambah
Merdeka.com - Polemik data pemilih ganda untuk Pemilu 2019 masih terus berlanjut. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, jumlah data pemilih ganda ini bisa terus bertambah.
"Bisa bertambah bisa berkurang kemungkinan. Mungkin yang 76 bisa kurang tapi yang selebihnya dari 76 ke 514 ini mungkin ada tambahan," kata Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9).
Abhan mengaku belum bisa mengetahui dimana saja daerah yang berpotensi muncul data ganda. Sebab, kata dia hal itu belum dipetakan.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
Dia melanjutkan, penelurusan data ganda juga masih dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti KPU, Dukcapil dan partai politik. Serta menurunkan aparat hingga keakar untuk melakukan pengecekan.
"Kami dilibatkan bersama sama, KPU, Bawaslu partai politik dan stake holder lain misalnya dukcapil. Bareng-bareng jalan terus," ungkapnya.
Pengecekan data ganda, tambah Abhan, akan dilakukan selama 10 hari dengan pembagian alokasi waktu lima hari untuk di daerah, dua hari di kabupaten, satu hari di provinsi dan dua hari untuk nasional.
"Tentu ini juga harus didorong seluruh stake holder ya, artinya bahwa masyarakat juga harus pro aktif ketika belum merekam e-KTP," ucapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons adanya penggelembungan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Selengkapnya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya
Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.
Baca Selengkapnya
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca Selengkapnya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pemilih Nyoblos Lebih dari Sekali di 2.413 TPS, Tim Hukum AMIN Minta Penjelasan
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya