Beredar dokumen struktur baru Golkar, Azis Syamsuddin dan Yorrys tak ada

Merdeka.com - Beredar dokumen perbuahan struktur Partai Golkar. Dalam dokumen itu, tak ada nama Yorrys Raweyai di posisi koordinator bidang Polhukam. Namanya diganti oleh Letjen TNI (purn) Eko Wiratmoko.

Dari dokumen yang diperoleh merdeka.com, Minggu (8/10), ada dua nama beken 'menghilang' dalam struktur DPP Golkar yang diteken langsung oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Selain nama Yorrys, Azis Syamsuddin juga tak ada dalam struktur versi dokumen itu. Jabatan Azis sebagai ketua bidang desentralisasi dan otonomi daerah DPP Golkar, diganti oleh mantan Deputi BNN Benny Mamoto. Diketahui, saat ini Azis menjabat sebagai ketua Banggar DPR RI.

Aziz Syamsuddin ©dpr.go.id

Pencopotan Yorrys sebagai pengurus DPP semula menuai polemik. Yorrys tak terima, pencopotan itu dianggap hoax. Sebab, pencopotan disebut harus melalui persetujuan pengurus Golkar.

Surat Keputusan revitalisasi tersebut telah diteken oleh Novanto dan Idrus Marham pada tanggal 2 Oktober lalu. Namun, Idrus menolak komentar tentang beredarnya dokumen revitalisasi tersebut.

Yorrys datangi fraksi Golkar ©2015 Merdeka.com/rizky

"Sekali lagi saya akan baru menjelaskan saat diumumkan. Jadi sudara tanya apa saja, saya tidak bisa menjawab, tapi saya hanya katakan semua akan dijelaskan secara komprehensif, saya kira minggu ini, siapa-siapa yang masuk dalam revitasliasi itu," kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Pusat, Minggu (8/10).

Idrus juga mengungkapkan, revitalisasi akan umumkan di minggu depan setelah dibacakan dalam rapat pleno. Hasil revitalisasi tersebut juga akan dibacakan langsung oleh Novanto.

"Saya kira Minggu depan ini Ketum akan mengumumkan sendiri tentang bagaimana bentuk revitalisasi yang dilakukan oleh Ketum dan akan dilaporkan di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar," ungakapnya.

Revitalisiasi, kata Idrus, merupakan sebuah mandat yang diberikan pada Novanto saat Rapimnas beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk membentuk tim yang solid ketika menghadapi pesta politik. Namun dia menolak jika mandat itu disebut sebagai sebuah otoritas atau hak perogratif dari Novanto.

"Rapimnas yang mmberikan mandat khusus pada ketum karena memang ini merupakan adalah kebutuhan karena perjuangan Partai Golkar menghadapi momentum politik untuk pemilu 2019 ini tinggal 1,5 tahun perlu akselerasi. Nah untuk dapat melakukan akselerasi perlu tim yang solid dan kreatif," ucapnya.

Senada, Ketua DPP Golkar Rambe Kamarul Zaman sepakat dengan adanya revitalisasi. Namun, hingga kini, dia menegaskan, belum menerima putusan resmi tentang pergantian Yorrys. Bahkan dia tak percaya jika Azis Syamsuddin juga diganti.

"Masak sih (Azis diganti)? Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari DPP Golkar," kata Rambe dihubungi terpisah.

Rambe juga mengaku belum mengetahui dokumen yang beredar di wartawan. Siapa saja yang diganti oleh DPP, dia tak mengetahui persis. Dia pun hanya ingin menunggu pengumuman resmi Golkar saja nantinya.

"Belum resmi dikeluarkan, revitalisasi memang ada dan diserahkan kepada ketua umum, itu keputusan Rapimnas di Kalimantan, kewenangan itu ada di ketua umum," kata Rambe yang dalam dokumen itu, namanya tak kena rotasi.