Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPN Datangi KPU, Tanya Tindak Lanjut Laporan 17 Juta DPT Bermasalah

BPN Datangi KPU, Tanya Tindak Lanjut Laporan 17 Juta DPT Bermasalah Gedung KPU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendatangi Kantor KPU RI untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut laporan 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. BPN dipimpin Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo mendatangi KPU sekitar pukul 13.30 dan pertemuan bersama komisioner KPU berlangsung hingga sore hari.

Juru Debat BPN, M Riza Patria menyampaikan berdasarkan pertemuan dengan komisioner KPU, laporan pihaknya telah ditindaklanjuti dengan proses pengambilan sampling dan pengecekan di lapangan. Pihaknya saat ini tinggal menunggu laporan akhir dari KPU.

"Alhamdulillah secara umum KPU sudah melaksanakan. Namun demikian KPU nanti akan menyerahkan secara lengkap laporannya setelah menunggu laporan dari masing-masing provinsi, rapat koordinasi dengan KPUD kabupaten/kota," kata Riza di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (29/3) sore.

"Kami bersyukur, senang dan mengapresiasi semua temuan-temuan kami yang kami sampaikan kepada KPU. KPU merapatkannya, melakukan validasi dan verifikasi di lapangan," lanjutnya.

Riza berharap dalam beberapa hari ke depan KPU akan segera merampungkan dan menyelesaikan pengecekan data di lapangan dan pengecekan secara komputerisasi atas 17 juta DPT bermasalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, KPU menjelaskan kepada BPN terkait proses pengambilan sample, jumlah sample yang diambil sebanyak 2.700 yang mewakili beberapa kategori temuan BPN. KPU juga disebut telah menyelesaikan proses sampling hampir di semua provinsi.

"Tapi memang belum semuanya. Saat ini menunggu hasil finalisasi di masing masing-masing kabupaten yang akan dirakorkan di provinsi kemudian ke pusat," ujarnya.

"Tadi KPU juga menjelaskan contoh-contoh yang sudah diverifikasi, divalidasi di lapangan. Dan juga KPU tadi menjelaskan proses pengecekan software yang digunakan, metodenya, berapa lama, konsep dan sebagainya juga saya dijelaskan. Kami senang dan bersyukur KPU mengapresiasi temuan-temuan kami," jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Riza, KPU memperbaiki temuan pihaknya seperti data yang tidak wajar dan data invalid. KPU kemudian langsung memproses, memperbaiki dan mencoret DPT yang bermasalah tersebut.

"Kemudian terkait data yang benar terus ditetapkan sebagai DPT. Beberapa hari ke depan KPU akan pleno terkait DPT tambahan. Dan nanti hasil temuan ini, hasil verifikasi ini menjadi satu kesatuan, bagian dari DPT tambahan," jelasnya.

Temuan BPN ini terdiri dari DPT di mana orang yang terdaftar di dalamnya tak ditemukan, data tidak memenuhi syarat (TMS), dan lainnya. Setelah proses perbaikan rampung, KPU diharapkan kembali melakukan pembersihan DPT yang bermasalah sehingga DPT menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Riza mengatakan perbaikan DPT bermasalah ini bukan hanya untuk kepentingan BPN melainkan untuk semua parpol peserta Pemilu. Lebih jauh lagi demi kepentingan bangsa dan negara.

Dia mengatakan, KPU juga mengakui ada data yang salah karena salah input atau pengelompokan dan data yang terbalik serta salah pengetikan. Selain itu ada juga DPT di mana orangnya sudah meninggal dan berpindah tempat.

"Namun demikian ada juga setelah dicek lapangan orangnya memang ada. Jadi bervariasi. Tadi sudah dijelaskan variasi-variasi dari temuan ini," jelasnya.

"KPU senang dengan kami 02 BPN yang terus memberikan masukan-masukan, memberikan koreksi, perbaikan dan kami sama-sama dengan niat baik antara kami BPN 02 dan KPU secara bersama-sama untuk terus memperbaiki ini. Jadi kami mempunyai niat yang sama dengan KPU untuk terus memperbaiki DPT ini agar lebih baik lagi," paparnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Bawaslu DKI Terima 253 Laporan Pencatutan NIK
Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Bawaslu DKI Terima 253 Laporan Pencatutan NIK

Dari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP

Pelaporan tersebut dilakukan karena TKN Prabowo-Gibran menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu oleh Gibran.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS
Tim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS

Bawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Sudah Lengkap, Kasus Mark Up 7 PPLN Kuala Lumpur Segera Naik Sidang
Sudah Lengkap, Kasus Mark Up 7 PPLN Kuala Lumpur Segera Naik Sidang

Sebanyak tujuh orang PPLN di Kuala Lumpur terpaksa harus berurusan dengan persoalan hukum.

Baca Selengkapnya
Sekretaris PPLN Kuala Lumpur Akui Bertemu Perwakilan Parpol Bahas Penambahan Pemilih Metode KSK yang Buntu
Sekretaris PPLN Kuala Lumpur Akui Bertemu Perwakilan Parpol Bahas Penambahan Pemilih Metode KSK yang Buntu

Sekretaris PPLN Kuala Lumpur berdalih ketika itu perwakilan parpol tidak setuju dengan angka sekitar 270 ribu pemilih DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Baca Selengkapnya
Polisi Minta Warga yang Dicatut KTP Dukung Pasangan Dharma-Kun Lapor Bawaslu Jakarta
Polisi Minta Warga yang Dicatut KTP Dukung Pasangan Dharma-Kun Lapor Bawaslu Jakarta

Menjelaskan keputusan diambil setelah pihaknya memutuskan menghentikan kasus pencatutan yang sempat dilaporkan

Baca Selengkapnya
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan Terhadap KPU
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan Terhadap KPU

Salah satu yang mesti diperbaiki terkait menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jakarta Proses 7 Laporan Pencatutan KTP, Masuk Tahap Klarifikasi
Bawaslu Jakarta Proses 7 Laporan Pencatutan KTP, Masuk Tahap Klarifikasi

Bawaslu Jakarta saat ini sedang mengklarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana pencatutan NIK

Baca Selengkapnya
Polri Limpahkan Berkas 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur ke Kejagung
Polri Limpahkan Berkas 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur ke Kejagung

Bareskrim akan menunggu hasil penelitian dari tim jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Selengkapnya