Dalang poster 'Jokowi Raja' diminta datang ke kantor DPD PDIP Jateng

Merdeka.com - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menantang dalang penyebar alat peraga kampanye (APK) bergambar 'Jokowi Raja' datang ke kantor. Hal itu guna menjelaskan maksud dan tujuan menyebar gambar Jokowi bermahkota raja di sejumlah wilayah Jateng yang dinilai bisa merugikan citra Capres nomor urut 01 itu.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, APK itu sudah dicopot oleh pihaknya. Dan kini dikumpulkan di kantor partai di Kota Semarang.

"Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu kekesatriaannya. Dijamin tidak akan lecet," ucap Bambang, saat dikonfirmasi, Selasa (13/11).

Dia menuturkan, pihaknya menemukan pertama kali APK itu beberapa hari lalu. Secara organisasi, dirinya lalu mengontak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng. Kedua pihak mengaku tak pernah memerintahkan pemasangan APK dimaksud. Bambang lalu mengontak DPP PDI Perjuangan, dan kembali mendapat jawaban yang sama.

Dia menuturkan, pihaknya lalu menganalisa poster tersebut. Kemudian, berkesimpulan, apabila dibiarkan, maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh.

"Sebab substansinya tak mencerdaskan. Sebab hari ini era demokrasi. Semua jabatan publik didapatkan melalui election. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan," jelas Bambang.

Dia kemudian membuat surat kepada struktural partai, caleg partai, dan Satgas NKRI. Isinya agar semua APK dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai.

Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang inipun dicegah lalu ditanyai.

"Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, di situ juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," ungkap Bambang.

Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, ketahuan bahwa mereka dikomandoi dari Hotel Siliwangi, Semarang. Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Perpemasangan, mereka dibayar Rp 10 ribu, di luar APK yang sudah disediakan.

"Dibayar Rp 10 ribu perposter. Itu di luar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8.000 desa, berarti 80 ribu (poster)," kata Bambang.

Informasi lainnya, masih kata dia, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp 100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp 150 ribu.

Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Sopir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.

Menurut Bambang, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara soft.

"Maka itu, pada tahap ini kami ingin berdiskusi. Ini kami turunkan, kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com