Di Paripurna, DPR bacakan lima surat Golkar soal 'kursi panas' Setya Novanto
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima lima surat terkait permohonan pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto. Deret surat itu disebutkan dalam rapat paripurna sore ini.
Surat pertama diterima dari Novanto pada tanggal 6 Desember 2017 terkait pengunduran diri. Kemudian, surat kedua dari DPP Partai Golkar mengenai pemberhentian dan pergantian Ketua DPR Novanto pada tanggal 8 Desember.
Surat ketiga, Fraksi Golkar mengirim surat untuk menindaklanjuti permintaan DPP Golkar tentang pergantian Ketua DPR pada tanggal 8 Desember. Keempat, kembali mengirim surat penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menulis surat itu? Surat itu sebenarnya ditulis oleh fisikawan Hungaria, Leo Szilard dengan bantuan ilmuwan lain, namun ditandatangani Einstein untuk menarik perhatian presiden karena statusnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa.
-
Siapa yang menulis surat? Dari siswi baru, Dewi Cahya
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
Namun di tanggal yang sama, juga diterima surat dari Fraksi Partai Golkar tentang pembatalan penunjukan Aziz Syamsuddin oleh DPP Golkar. Belakangan diketahui surat penolakan itu dipimpin oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang.
Penujukan itu menimbulkan polemik di internal Golkar. Sebab pemilihan Aziz dinilai tidak sah karena tidak melalui rapat pleno. Dua kubu antara Novanto dan Agus Gumiwang saling berebut kursi panas ketua DPR.
Pimpinan DPR akhirnya menggelar rapat pimpinan dan juga rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas hal itu. Hasilnya DPR memilih menunda pembacaan surat penunjukan Aziz sebagai pengganti Novanto di paripurna dengan alasan untuk mencegah kegaduhan.
Selain surat Novanto, DPR menerima satu surat terkait pergantian Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR. Semua surat yang masuk akan segera ditindak lajuti oleh Pimpinan.
"Untuk surat-surat tersebut sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 1/2014 tentang tatib akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku," ucap Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU pun akan melakukan kajian terhadap surat permohonan pergantian caleg.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaRudy menegaskan jika dirinya tak perlu bertemu Gibran lagi, karena surat tersebut sudah sampai di tangan wali kota Solo itu.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKeempat anggota Dewan itu tetap dilantik di Gedung DPRD Kota Batu pada Jumat (30/8).
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaIffa resmi menggantikan Hasyim Asy'ari Usai dipecat akibat kasus asusila oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Selengkapnya