DPP Sebut Tidak Ada Niatan SBY Jadikan Demokrat Milik Pribadi
Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meluruskan informasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendaftarkan merek Demokrat atas nama pribadi.
Herzaky menyebut hal itu merupakan strategi dari tim hukum Partai Demokrat yang mendaftarkan permohonan pendaftaran merek ke Ditjen Kekayaan Intelektual.
"Jadi ini bagian strategi tim hukum kami saja. Tidak bisa saya explore ini bagian strategi tim hukum DPP Partai Demokrat. Silakan dicek pendaftaran dilakukan atas nama Partai Demokrat," ujar Herzaky dalam diskusi daring, Minggu (18/4).
Herzaky menegaskan, tidak ada niatan SBY menjadikan Demokrat partai milik pribadi.
"Tidak ada satupun langkah yang kami lakukan menjadikan partai Demokrat menjadi partai keluarga atau partai individu. Tidak ada," tegasnya.
Mengenai pendaftaran merek itu, sebenarnya Demokrat telah mengambil langkah tersebut sebelum mendapatkan kepastian hukum dari Kementerian Hukum dan HAM atas pengurus Demokrat.
Namun, Demokrat telah mendaftarkan kembali permohonan itu dengan mengatasnamakan partai. Pendaftaran ulang, kata Herzaky, hanya masalah administrasi.
"Pendaftaran ini sebelumnya belum ada kepastian. Kemudian sekarang kami daftarkan kembali ada revisi karena bagaimanapun kami perbaiki administrasi," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPenjelasan DJP Kemenkeu Terkait Kasus Jubir AMIN Indra Charismiadji
Dwi menjelaskan selama proses pengusutan kasus ini juga telah dilakukan tahapan pengawasan.
Baca Selengkapnya