Fadli Zon dukung langkah KPU perpanjang perbaikan DPT
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai waktu perpanjangan perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai keputusan yang tepat. Permasalahan DPT menurutnya sangat krusial dan rentan dijadikan ajang kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Langkah ini sudah tepat dan harus ada kejelasan misalnya kalau dihapus, bukti penghapusannya seperti apa. Karena kita melihat masih tidak jelas di dalam itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).
Menurutnya DPT di Indonesia masih banyak bermasalah. Salah satunya ditemukan 1 juta lebih pemilih ganda.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Siapa yang menetapkan DPT Pemilu? Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Kenapa pelanggaran administrasi pemilu penting diatasi? Pelanggaran ini dapat merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terlibat dalam Pemilu, serta dapat menimbulkan sengketa dan konflik.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Mengapa manipulasi data pemilih bahaya? Masalah dengan data pendaftaran pemilih hampir pasti akan menyebabkan pemilih yang memenuhi syarat diberikan apa yang disebut 'surat suara sementara,' yang memungkinkan mereka untuk memberikan suara sambil memeriksa ulang kelayakannya. Surat suara seperti ini, yang merupakan bagian standar dari semua pemilu, menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama jika surat suara tersebut harus digunakan dalam jumlah besar, karena akan menunda penghitungan akhir dan dapat membuka peluang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas surat suara individual.
"Sekarang disinyalir masih ada 8 juta yang bermasalah, ada 1 juta 250 ribu kalau tidak salah itu sudah mutlak pemilih ganda. Kemudian ada lagi sekian juta masalah-masalah lain oleh tim IT kami, ini harus diselesaikan," tegas Fadli.
Dia meminta Badan Pengawas Pemilu ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan DPT sehingga kejadian di Pemilu 2014 tidak terulang.
"Karena disinyalir tahun 2014, ada sedot data, permainan algoritma, dan sebagainya yang saya kira itu dibicarakan juga menjadi sebuah pembicaraan pasca pemilu. Kita tidak ingin itu terjadi lagi," ucapnya.
"Jadi tidak hanya data tapi juga ada audit forensik, supaya kita yakin sekali bahwa sistem IT itu tidak mudah dijebol. Masa kayak kemarin di Jawa Barat sistemnya down dan sebagainya," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun dan Kun Wardana diberikan waktu 1x24 jam untuk dapat memperbaiki berkas
Baca SelengkapnyaDalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Bekasi melakukan evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKoordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca Selengkapnyaarena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya