Fadli Zon Ngaku Sejumlah Website Prabowo-Sandi Diserang Hacker

Merdeka.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengaku sejumlah Website Prabowo-Sandi mengalami Cyber Attack. Serangan DDoS ini di antaranya mengarah kepada situs yang dikelola oleh BPN seperti www.prabowo-sandi.com dan www.okeoce.net dengan puncak serangan terjadi pada tanggal 15 April dari pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB.

"Sejak tanggal 15 16 cyber attack terhadap aset aset digital dari Prabowo-Sandi yang berasal dari 20 negara dan ini sangat ganggu proses demokrasi kita karena aset digital kita seperti Website Prabowo-Sandi.com. OKOCE dan lain lain diserang oleh Cyber apalah entah namanya attack," kata Fadli di Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/4).

Menurutnya, ini merupakan serangan terencana untuk melumpuhkan aset aset digital yang dimiliki tim Prabowo-Sandi. Fadli menyebut, dampak dari serangan itu mengganggu aplikasi relawan seperti 'Ayo Jaga TPS' dan lainnya.

Ikuti berita Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Jadi kami himbau aparat kepolisian yang mempunyai bagian cyber unit untuk segera antisipasi ini, Polri ini adalah milik kita bersama bukan salah satu pihak. Jadi kami berharap untuk mengantisipasi ini jangan sampai menodai demokrasi kita," ujar Fadli.

Dia menambahkan, serangan itu juga menyasar kepada akun tim Jubir BPN Prabowo-Sandi dengan cara dihack atau diretas. Fadli melihat ini bagian dari operasi politik kekuasaan.

"Kita tahu dan kita akan tahu siapa yang melakukan ini. Termasuk ke nomor nomor HP, menkloning, menkloning WhatsApp dan sebagainya, kemudian menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan adu domba, saya kira ini cara cara buruk dalam demokrasi," kata Fadli.

Dari hasil pembicaraan dengan tim BPN, Politikus Partai Gerindra itu melihat ada keterkaitan dengan provider Telkomsel.

"Saya kira ada satu provider yang dominan, kalau tak salah dari Telkomsel yang agak dominan mengirim itu menurut laporan yang kami terima," sambungnya.

Wakil Ketua DPR tersebut sangat meyakini serangan tersebut merupakan ulah kekuasaan. "Yang mempunyai instrumen instrumen seperti itu siapa? kan hanya ada beberapa Lembaga saja, dan lembaga itu pasti lembaga kekuasaan," ujarnya.

Untuk itu, kata Fadli, 17 juta serangan terhadap aset web yang dikelola BPN ini harus segera diungkap oleh pihak berwajib demi terwujudnya iklim demokrasi yang sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

"Dalam waktu dekat ini tim Advokasi saya kira sudah menandai dan juga akan segera memproses ini ke cyber crime. ini bagian dari cyber crime," tandasnya.