Forum DPD I Golkar tunggu program kerja Airlangga benahi partai

Merdeka.com - Dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar yang berlangsung hari ini, Senin (18/12) sampai Rabu (20/12), Airlangga Hartarto akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang tersangkut kasus korupsi e-KTP. Namun pengurus dewan perwakilan daerah (DPD) I Golkar tak akan mendukung Airlangga jika yang bersangkutan hanya mengejar jabatan.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar, Ridwan Bae, Senin (18/12) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Ridwan mengatakan pihaknya akan melihat seperti apa program Airlangga yang akan dipaparkan dalam munaslub.

"Apa yang didapat, program Airlangga seperti apa. Apa yang dicapai. Kalau ada yang dikejar di sana, harus didukung. Kalau mengejar jabatan saja, ya enggak usah didukung," jelasnya.

Dalam Munaslub, Airlangga akan memaparkan program-programnya untuk Partai Golkar ke depan. Itulah yang akan menjadi salah satu pertimbangan pihaknya. "Tentu dengan menunjukkan tata kerja dan rencana kerja yang baik. Saya pikir bisa dipertimbangkan floor (peserta munaslub)," jelasnya.

Ridwan mengatakan kerap berkumpul dengan DPD. Dalam pertemuan itu pihaknya kerap membahas penyelesaian masa kepengurusan yang ada. "Terkecuali ada yang ditawarkan dengan Airlangga," ujarnya.

Munaslub menurutnya tak sama dengan munas reguler. Munaslub menyelesaikan sisa jabatan pemimpin sebelumnya. "Munaslub sama dengan munas reguler, itu tergantung floor. Tapi pada fakta, berangkat dari aturan main yang ada. Munaslub adalah melanjutkan masa bakti yang ada. Tapi kita lihat, karena munas itu merubah angaran dasar," jelasnya.

Munaslub menindaklanjuti AD/ART Partai Golkar Pasal 13 yang mengatakan jika ada kepengurusa lowong maka harus diadakan reshuffle. "Reshuffle itu, itu adalah mesti dilaporkan di rapimnas. Ini pelaporannya. Ini tidak akan ada yang menolak," jelasnya.

Terkait sejauh mana pentingnya perombakan kepengurusan pasca Setnov lengser dari kursi Ketum, Ridwan mengatakan wajar saja ada perombakan. Namun saat ini semua masih dalam pembahasan.

"Kita berharap ke ketum saja. Bisa mungkin revitalisasi pengurusan. Bahwa setelah dia terpilih, untuk segera menyelesaikan kepengurusan. Bisa mungkin mengangkat dia sebagai formatur tunggal yang bisa memilih membantu dia dalam membangun kepengurusan," jelasnya.

Terkait formatur tunggal, Ridwan mengatakan ketum definitif bisa menarik perwakilannya sendiri di tiap zona. "Ini biar terserah Airlangga saja, supaya lebih cepat, lebih kondusif, lebih adem dia, kalau ada perbedaan, misalnya Sulawesi. Daripada rebut. Serahkan ke dia saja," jelasnya. (mdk/bal)