Gerindra sarankan Presiden Jokowi pecat Ali Ngabalin

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mendesak Presiden Joko Widodo memecat Tenaga Ahli Utama kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Sebab, menurutnya, Ali sama sekali tidak terlihat kinerjanya.

Permintaan ini menyikapi pernyataan Ngabalin yang menyebut kritikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal Indonesia melenceng dari konstitusi, sebagai pernyataan sampah dan murahan.

"Introspeksi lah terhadap kinerja Anda. Apa hal besar yang sudah Anda lakukan untuk rakyat? Saya melihat dia tidak ada kerjanya sama sekali. Sudah layak dipecat oleh Jokowi. Tapi mungkin karena bela Jokowi akhirnya masih dipertahankan," kata Nizar saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/6).

Nizar menegaskan, kritik Prabowo soal utang pemerintah sebenarnya bukan tanpa fakta. Prabowo mengetahui soal besaran utang itu dari data Kementerian Keuangan

Untuk itu, kata Nizar, jika data itu disebut Ngabalin data sampah, maka pemerintah yang sekarang ini yang layak disebut sampah.

"Sudah waktunya untuk mengganti pimpinan pemerintahan saat ini. Agar Indonesia menjadi lebih baik dan pro rakyat," tegasnya.

Kemudian kritik Prabowo lain yang disebut Ngabalin sampah yakni menyangkut kekayaan Indonesia yang banyak dikuasi asing.

Nizar balik menyindir, Ngabalin terlalu bodoh bila tidak mengetahui kondisi tersebut. Padahal lembaga seperti Megawati Institute pun mengakui bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8 kekayaan nasional.

Majalah Forbes, lanjutnya, juga pernah menyebutkan kekayaan 50 orang paling kaya di Indonesia mencapai Rp. 1.700 Triliun.

"Jadi sebaiknya Mochtar Ngabalin membuka mata dan membuka telinganya untuk melihat realitas ekonomi masyarakat Indonesia. Jangan hanya duduk sebagai deputi tapi tak ada kerja apa-apa," tandas Nizar.

Diberitakan sebelumnya, Ngabalin menanggapi kritikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Belakangan, Prabowo mengatakan sistem ekonomi Indonesia melenceng dari konstitusi.

Prabowo juga menyebut, kekuatan politik di Indonesia terancam. Ada orang-orang berduit yang menganggap bisa menentukan kepala daerah dengan kekuatan uangnya.

"Anak SD kelas enam saja pasti tertawa. Karena bagaimana mungkin ada pernyataan-pernyataan sampah, murah seperti itu keluar dari seorang tokoh seperti Prabowo," kata Ngabalin.