Gibran Siap Hadapi Mahfud dan Cak Imin di Debat Pilpres 2024
Gibran mengaku telah menampung masukan dari para pakar, ahli, hingga masyarakat untuk bahan debat.
Gibran mengaku telah menampung masukan dari para pakar, ahli, hingga masyarakat untuk bahan debat.
Gibran Siap Hadapi Mahfud dan Cak Imin di Debat Pilpres 2024
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya siap melawan dua cawapres lainnya, Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam debat Pilpres 2024.
Debat pertama sendiri akan membahas isu hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Gibran megaku siap menghadapi dua tokoh yang sudah berpengalaman itu.
"Ya kita hadapi saja ya (debat). Kan kita ikuti aturan yang ada. Aturan KPU seperti apa kita ikuti ya," kata Gibran di Gelora Bung Karno (GBK) Arena Jakarta, Senin (4/12).
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengaku telah menampung masukan dari para pakar, ahli, hingga masyarakat untuk bahan debat pada Selasa, 12 Desember 2023. Gibran juga mendapat banyak masukan dari influencer, Gen Z, dan milenial untuk inovasi kedepan.
"Sudah persiapan. (Masukan) dari semua lapisan masyarakat. Enggak harus dari para ahli ya. Dari ahli dari pakar ada, tapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti," jelas Gibran.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
