Golkar: Jangan Sampai Jokowi Marah Lagi, Menteri Harus Action
Merdeka.com - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei kepuasaan dan kepercayaan program Kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19. Ketiga program yang masuk ke dalam survei yakni bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan program pekerja. Hasilnya, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap ketiga program tersebut rendah.
"68,1 Persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial pemerintah itu rawan dikorupsi, dan 54,7 persen responden menyatakan bahwa pemilihan calon penerima bantuan tidak transparan atau terbuka," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (10/4).
Menanggapi hal itu, Politisi Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan sosok personal Presiden Jokowi, namun tidak puas dengan kinerja para menteri. Sehingga, dia pun menagih janji misi kabinet Indonesia Maju, yakni mewujudkan sistem political will yang baik.
"Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus, kemandirian ekonomi atau memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah, nah tapi problem itu belum terjawab hingga hari ini," ujarnya.
Anggota DPR Fraksi Golkar itu pun berharap, para menteri tidak lagi membuat Presiden Jokowi marah. Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo beberapa kali menunjukkan kemarahannya kepada para menteri-menterinya dalam rapat kabinet Indonesia Maju. Penyebab kemarahannya yakni terkait penanganan Covid-19.
"Jadi yang harus didorong adalah memastikan para menteri-menterinya bekerja sesuai direction yang ada. Semoga marah-marahnya Pak Jokowi cukup sampai di situ. Jangan sampai nanti marah lagi. Harus ada action-nya (para menteri)," kata Andi.
"Misalnya soal impor beras deh, itu 1 kementerian dan lembaga pandangannya berbeda-beda, jadi kita bingung pandangan mana yang mewakili pemerintah. Sampai akhirnya Pak Jokowi bicara di vlognya," imbuhnya.
Dia kemudian menyinggung survei 68,1 persen responden yang menyatakan program pemerintah rawan dikorupsi. Dia melihat memang kenyataannya sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi masih terus melanggengkan budaya korupsi, termasuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. untuk itu, dia mendorong pemerintah agar memperbaiki sistem birokrasi tersebut.
"Apapun (program) yang diturunkan dari pemerintah, itu pipanya bocor mengalir ke mana-mana dan ini ada datanya. Misalnya Kartu Prakerja yang tidak sampai 50 persen efektivitasnya padahal," ungkapnya.
"Padahal program yang baik itu yang turunannya tepat sasaran, padahal yang paling penting kan program harus bisa dirasakan masyarakat. Sayangnya sistem kita memang menyuburkan perilaku korup," kata dia.
Untuk itu, Andi juga mendorong, agar pemerintah mengintegrasikan data penerima bantuan manfaat di Indonesia. Senada dengan Andi, Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mendorong agar data tersebut terintegrasi sehingga tidak menimbulkan masalah.
"Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data. Sistemnya semoga bisa di-update baik itu per triwulan, per semester. Sehingga kita bisa update kondisi masyarakat di bawah. Jadi kalau ada persoalan atau ada bencana, bisa tepat sasaran bantuannya, " kata Masinton dalam diskusi virtual tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Istana Ungkap Kebenaran Kabar Presiden Jokowi Bakal Menjadi Ketua Umum Golkar
Isu Jokowi akan masuk Partai Golkar merupakan desas-desus lama yang terus digulirkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya