Hanura lolos verifikasi faktual peserta Pemilu 2019
Merdeka.com - Tim verifikasi C dipimpin Komisioner KPU, Hasyim Asyari mendatangi kantor DPP Partai Hanura, di Gedung City Tower lantai 18, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018). Hadir pula dalam acara itu Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin.
Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) telah dinyatakan lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pimpinan Hanura yang kami hormati, berdasarkan verifikasi yang kami lakukan, maka hasil yang diperoleh kepengurusan, keberadaan kantor, dan keterwakilan perempuan, terpenuhi. Maka verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat," ujar Hasyim, Minggu (28/1/2018). Seperti dikutip dari situs resmi Hanura.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa yang daftar capres cawapres? 'Pada hari Sabtu sore, kami telah mendapatkan surat, menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi, atau gabungan partai politik dari Partai NasDem, Partai PKB, dan Partai PKS,' kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (16/10).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang menandatangani SK kepengurusan PKB? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
Hasyim mengatakan telah mencocokkan daftar kepengurusan yang diberikan Partai Hanura dengan SK yang dikeluarkan Kemenkumham. Dari kepengurusan yang diverifikasi adalah Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara Umum. Dari sisi keberadaan atau domisili kantor, kata Hasyim, sudah sesuai dengan data dari kelurahan setempat dan surat formulir F4 atau pernyataan dari Ketum, Sekjen yang ditandatangani.
Sementara dari keterwakilan perempuan, Hanura telah memenuhi batas minimal dari angka 30 persen. Berdasarkan verifikasi, perempuan menyumbang 36,4 persen keterwakilan di partai ini.
"Berdasarkan SK Kemenkumham, jumlah total kepengurusan partai Hanura ada 151 orang, dan 55 diantaranya perempuan. Itu kalau dikonversikan menjadi persentase kira-kira 36,4 persen, sehingga sudah memenuhi angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hanura telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Hanura tidak berjalan sendirian untuk momentum Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari membantah pernyataan ahli yang dihadirkan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaBenny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.
Baca SelengkapnyaLima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca SelengkapnyaHanura masih membuka peluang kepada siapa saja untuk didukung dalam pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan mereka pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Baca SelengkapnyaKPU RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai Plt. Ketua menggantikan Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaSuara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.
Baca SelengkapnyaPelantikan anggota KPU dalam rangka persiapan Pemilu 2024 ini dilakukan untuk masa bakti 2023-2028.
Baca SelengkapnyaKedatangan Hanura menyambangi kantor DPP PDIP ini untuk menyatakan kerja sama partai politik dalam mendukung Ganjar di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Oso, putusan MK tersebut sudah sah karena final dan mengikat.
Baca Selengkapnya