Istilah Halal Bi Halal dan Cara Satukan Elite Politik Terpecah di Era Bung Karno
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta momen lebaran dapat merajutkan kembali tali persaudaraan, dan persatuan bangsa. Perselisihan terjadi selama dalam Pilpres dan Pileg harus disudahi.
"Pileg dan Pilpres sudah selesai dengan partisipasi rakyat yang begitu tinggi. Saatnya kedepankan persatuan nasional, ke depankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Semua menyatu dalam semangat halal bi halal. Jadikan lebaran dengan makna halal bi halal yang sejati," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Senin (3/6).
Dia menuturkan, halal bi halal sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1948 oleh Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah atau Kiai Wahab. Saat itu Bung Karno meminta pendapat Kiai Wahab atas situasi bangsa dan negara di mana elite politiknya terpecah, saling curiga, sehingga diperlukan cara yang efektif untuk menggunakan momentum lebaran, membangun persaudaraan nasional.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Bukan hanya untuk sengketa pemilu saja, mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara.
"Semula Kiai Wahab mengusulkan agar pada saat Idul Fitri diadakan silaturahim nasional. Namun Bung Karno menganggap istilah itu sudah biasa. Maka, Kiai Wahab kemudian mengusulkan istilah halal bi halal. Sebab para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan," ungkap Hasto.
Dia pun menjelaskan, semua pihak harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. "Maka jadilah halal bi halal sebagai tradisi yang terbukti menyatukan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain parpol Koalisi Indonesia Maju, halalbihalal ini juga dihadiri Ketum PPP Muhamad Mardiono yang sebelumnya mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Lahadalia mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali bersatu setelah perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaJokowi dengan tegas mengingatkan, jangan tidak boleh tidak saling menyapa karena adanya perbedaan pendapat saat pemilu.
Baca SelengkapnyaKapolri juga meminta para jemaat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, meski berbeda pendapat dan pilihan.
Baca SelengkapnyaMenurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi juga hadir dalam acara tersebut.
Baca SelengkapnyaSeluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.
Baca SelengkapnyaImbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaMengingat adanya perbedaan pandangan politik selama proses Pemilu lalu berpotensi menimbulkan polarisasi
Baca Selengkapnya"Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling sapa tidak boleh," kata Jokowi
Baca Selengkapnya