Merdeka.com - Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta di Partai Demokrat. Hal itu terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2013 yang menggantikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Anas, yang menjadi ketua umum hasil Kongres II tersandung masalah hukum. SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina dan Presiden RI mengambil kekuasaan Anas yang belum terjerat status tersangka. SBY membentuk presidium sebagai ketua dan Anas sebagai wakil ketua.

"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum," kata Jhoni dikutip dari video yang diterima merdeka.com, Minggu (28/2).

"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," imbuhnya.

Kemudian KLB pertama digelar di Bali tahun 2013. SBY menggantikan Anas yang terjerat kasus hukum sebagai ketua umum. SBY mengatakan, hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015.

Ketika itu, Jhoni bercerita dirinya diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum. Padahal, Marzuki mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas saat Kongres II.

"Beliau (SBY) mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Ubaningrum, sehingga saya, Jhoni Alen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada Kongres II 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Ubaningrim," ungkapnya.

Pada Kongres IV tahun 2012 di Surabaya, SBY disebut merekayasa jalannya Kongres agar menjadi calon ketua umum tunggal. Jhoni menilai, SBY telah mengingkari janjinya pada kongres sebelumnya.

"Yang paling mereshakan, para ketua DPD dan DPC seluruh Indonsia adalah membuat aturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawaban," jelas Jhoni.

Lebih lanjut, Kongres V pun dituding hasil rekayasa SBY. Kongres V yang digelar secara cepat itu mengukuhkan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum hingga hari ini.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berbicara mengenai isu kudeta kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Awalnya, SBY berbicara tepat usia 20 Tahun Demokrat yang diterpa ujian dan cobaan.

"Awal tahun 2021 ini tepat partai kita berusia 20 tahun kita menghadapi ujian dan cobaan, ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan dari rakyat terhadap partai Demokrat terus meningkat, bagai petir di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak partai Demokrat," katanya lewat video, Rabu (24/2).

SBY menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Yang ia sebut Gerakan Pengambilan Paksa Partai Demokrat (GPK PD) yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah.

"Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah," ujar SBY.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," imbuhnya.

Presiden RI ke-6 ini kemudian menegaskan bahwa Partai Demokrat bukan untuk diperjualbelikan. Dia bilang, partainya tidak tergiur oleh uang berapa pun besarnya.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," tegas SBY.