Jubir Khofifah nilai Wasekjen PDIP degradasi wibawa Jokowi di Pilgub Jatim

Merdeka.com - Juru Bicara Pasangan Calon (Paslon) Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, KH Zahrul Azhar menyayangkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyeret-nyeret nama besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan parsial dalam Pilgub Jawa Timur 2018.

Menurut Gus Hans, sapaan akrab Kiai Zahrul, saat memasuki masa kampanye Pilkada serentak sekarang ini, isu yang paling tepat adalah mengedepankan prestasi, rekam jejak, ide, gagasan, kapasitas, program, rencana-rencana ke depan untuk Jawa Timur dari masing-masing paslon.

"Bukan lagi tentang siapa mendukung siapa, maupun kendaraan apa yang dipakai untuk melaju dalam putaran Pilkada," kata Gus Hans di Posko Pemenangan Paslon urut 1, Jalan Diponegoro, Surabaya, Selasa (6/3).

Sebelumnya, PDIP melalui wakil Sekjennya, Ahmad Basarah mengatakan bahwa sejak mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial, hubungan politik Khofifah dengan Jokowi sudah putus. Hal ini dikatakan Basarah dalam Rakor PDIP terkait pemenangan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Surabaya, Minggu (4/3) lalu.

Pada Rakor itu, Basarah juga mengaku memiliki strategi khusus untuk meraih kemenangan dengan menjadikan Pilgub Jawa Timur 2018 satu paket dengan pencapresan Jokowi di 2019.

"Saya rasa statement tersebut tidak perlu ditanggapi berlebih. Lagi pula tidak ada hubungan presiden dengan proses politik yang lagi bergulir. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang tahun ini menyelenggarakan Pilkada serentak," ungkap pengasuh Ponpes Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang ini.

Masih menurut Gus Hans, satu-satunya kepentingan Presiden Jokowi dalam gelaran Pilkada serentak ini tidak lain adalah proses Pilkada bisa berjalan sesuai jadwal, aman, dan lancar. Sedangkan soal hasil, presiden menyerahkan seluruhnya kepada rakyat agar kualitas demokrasi terus meningkat.

"Ada baiknya kita semua tetap menjaga wibawa presiden. Jangan sebaliknya, merongrong dengan kepentingan parsial Pilkada. Saya sendiri sangat yakin Presiden Jokowi ada di posisi netral dan sangat menghormati proses demokrasi yang tengah berjalan dan tidak berniat untuk cawe-cawe," tuturnya.

Dia juga menilai, ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden, justru memperlihatkan lemahnya rasa percaya diri calon yang akan bertarung di Pilkada serentak terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas. "Baik dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen," sambungnya.

Dia pun berharap, persaingan Pigub Jawa Timur 2018 ini bisa berlangsung secara sehat dengan menonjolkan prestasi serta gagasan maupun program saat kepemimpinannya nanti, tanpa harus menyeret-nyeret nama presiden yang bisa menurunkan kewibawaan presiden di mata rakyat.

"Mari berkompetisi dengan tidak perlu mencatut nama-nama besar yang justru akan mendegradasi value seseorang, baik yang sudah almarhum maupun yang sedang aktif mengabdi untuk negeri ini. Rakyat sudah cerdas memilah mana yang berkualitas dan mana yang modal 'garis keatas'," tandasnya.