Kartu Prakerja Janji Kampanye Jokowi, Alasan Golkar Pasang Badan Mendukung

Merdeka.com - Partai koalisi pecah menyikapi program pelatihan online kartu prakerja. PDIP, Gerindra, NasDem bahkan meminta KPK mengusut dugaan salah kelola anggaran Rp5,6 triliun itu.

Partai Golkar paling depan mendukung kartu prakerja yang diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut. Program ini menjadi salah satu janji kampanye Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, kartu Prakerja itu bukan program yang muncul tiba-tiba. Kartu Prakerja itu merupakan salah satu program yang ditawarkan Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres 2019.

“Saya sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kiai Ma’ruf mengkampanyekan program Kartu Prakerja, bersama dengan kartu lainnya, yaitu Kartu Sembako dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,” kata dia, saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/5).

“Jadi saya sangat heran jika ada pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan Kartu Prakerja ini dan seakan-akan kartu prakerja ini dinilai sebagai program yang tiba-tiba,” ujar dia.

Partai Golkar sebagai partai yang mendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf tentu punya kewajiban untuk mengawal janji kampanye dan program yang telah ditetapkan Presiden Jokowi.

“Dalam implementasinya, Kartu Prakerja ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk kartu prakerja ini. Ini tandanya bahwa keberadaan kartu prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pandemik Covid-19,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi VIII ini, kemungkinan adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah hampir terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut. Hal ini harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.

“Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK. Selain peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif dari Pemerintah, juga mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring,” jelas dia.

“Kenapa daring? Karena tidak mungkin pada saat pandemi Covid-19 ini peserta kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional atau dengan offline. Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut,” imbuhnya.

Sementara terkait vendor platform daring, kata dia, Pemerintah sudah menjelaskan bahwa mekanisme penentuannya sudah dilakukan secara terbuka. Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kredibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.

“Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri. Beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka,” jelas dia.

“Jadi seharusnya bagi siapapun yang mengkritisi kebijakan Kartu Prakerja ini, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme kerja digital dalam implementasi Kartu Prakerja yang saat ini sedang berjalan. Jika ada yang perlu dievaluasi tentu apapun program untuk perbaikan perlu ada penyempurnaan secara terus menerus,” tandas Ace.