Kemendagri: Semestinya tidak ada pawai yang berlebihan merespons hasil Pilkada
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta petugas menindak calon kepala daerah yang melakukan huru hara sebelum penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini terkait hasil Pilkada wali kota Makassar.
Salah satu calon Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) telah melakukan aksi sujud syukur dan euforia saat mengetahui hasil perhitungan cepat (quick count) lembaga survei yang memenangkan kolom surat suara kotak kosong di Wali Kota Makassar.
Sedangkan, pasangan calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) juga mengklaim kemenangan berdasarkan rekapitulasi suara internal sesuai data C1 dari saksi-saksi yakni Appi-Cicu unggul dengan perolehan suara 52,21 persen dan Kolom Kosong 47,79 persen.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sementara, jumlah suara yang masuk kisaran 93 persen dari total suara sah atau akumulasi 2.483 TPS yang telah diinput.
"Aparat penegak hukum setempat mestinya menertibkan, tidak ada gerakan pawai-pawai yang berlebihan dalam rangka merespons hasil pengumuman kemarin," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada wartawan, Kamis (28/6).
Ia mengaku heran kepada calon kepala daerah yang memberikan contoh tidak baik dalam pesta demokrasi kepada masyarakat. Bahtiar menilai seharusnya calon kepala daerah mengajak para pendukung atau simpatisannya untuk sama-sama menjaga ketertiban sosial bukan malah menimbulkan konflik horisontal.
"Kita sama-sama menjaga ketertiban sosial, kita mengimbau kepala daerah menertibkan. Nah, kalau kepala daerahnya justru yang melakukan itu kan, justru aneh," ujarnya.
Seharusnya para kontestan menahan diri dan menunjukkan perilaku politik yang sehat, jangan justru melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memancing atau justru bisa berubah menjadi perbuatan kriminal.
"Pemimpin yang waras kan justru memperlihatkan sifat-sifat keteladanan, kalau memprovokasi pendukungnya dengan cara-cara tidak bagus kan justru tidak sehat bagi demokrasi kita," jelas dia.
Apalagi, kata Bahtiar, budaya Bugis Makassar tidak mengajarkan hal seperti itu. Sebab, budaya Bugis Makassar mengajarkan supaya menjunjug tinggi S3 yakni sipakatau (saling menghargai), sipakainga (saling mengingatkan) dan sipakalebbi (saling menghormati).
"Masa kampanye sudah selesai, pilkada sudah dilaksanakan. Masa kita buat aksi-aksi pagelaran massa lagi, untuk apa? Ini justru kita menunjukkan peradaban demokrasi yang buruk dan bukan peradaban kita di Sulawesi Selatan begitu gayanya. Peradaban kita Bugis Makassar S3 itu, walaupun kita menang ya S3 itu, kalau kalah ya S3 juga," ujarnya. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Hadiri Kampanye Ganjar walau Kader PDIP, Wali Kota Makassar: Kepala Daerah Harus Baik untuk Semua
Baca SelengkapnyaPrabowo bersyukur Pilkada Serentak 2024 berjalan damai. Menurutnya, itu menunjukkan masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBobby Nasution persilakan Kaesang maju Pilkada daerah lain, asal jangan di Medan.
Baca SelengkapnyaKemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaShinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca SelengkapnyaGanjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca SelengkapnyaKapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal menegaskan kepada seluruh pasangan calon (Paslon), bahwa menang atau kalah di Pilkada 2024 merupakan keputusan konstitusi.
Baca Selengkapnya