Ketua DPD Hanura Sumbar klaim 16 DPD ancam bubarkan diri jika konflik tak selesai
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hanura Sumatera Barat Marlis mengklaim ada 16 DPD dan 19 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Hanura yang mengancam akan keluar atau membubarkan diri jika konflik internal saat ini tidak kunjung selesai.
"Mohon maaf kawan-kawan sekalian kalau enggak selesai ini kami bubar semuanya ini, kami bubar semuanya. Wassalam ini kepada Hanura," tegasnya di DPP Hanura Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (16/1).
Untuk itu, 27 DPD yang telah menandatangani mosi tidak percaya dan dilanjutkan dengan pelengseran Oesman Sapta Odang atau OSO dari kursi ketua umum partai, mendesak segera dilakukan Munaslub. Karena cuma ini satu-satu cara menyelamatkan partai Hanura.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang berpotensi menimbulkan konflik di Pilkada Sleman? Umi mengatakan bahwa strategi yang disiapkan antara lain memetakan situasi politik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul kemungkinan majunya petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan wakilnya, Danang Maharsa dengan kendaraan politik yang berbeda.
"Kami siap walaupun kami tidak ikhlas membangun rumah yang kami bangun ini. Tapi kalau memang situasi seperti itu ya sudah wasalam," katanya.
Untuk diketahui, Partai Hanura diguncang konflik internal. Sebagian pengurus yang membelot dari OSO menunjuk Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo sebagai Plt ketua umum Hanura. Penunjukan ini diklaim sebagai permintaan dari seluruh DPD Partai Hanura yang ada di Indonesia. Menurutnya, sebanyak 27 DPD dan sekitar 400 DPC mengajukan mosi tak percaya itu kepada Oesman Sapta Odang (OSO).
Kubu OSO tak mau kalah. Usai rapat di Hotel Manhattan, Jakarta, diputuskan bahwa Sarifuddin Suddin dipecat dari Sekjen, posisinya digantikan oleh Herry Lontung Siregar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaMunas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan mereka pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Baca SelengkapnyaHanura telah berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 19 anggota DPR RI terpilih mundur karena maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaLangkah ratusan kader PDIP tersebut menyusul Maruarar Sirait yang telah pamit lebih awal.
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan PDIP tetap berdiri kokoh, meski ditinggalkan kadernya.
Baca SelengkapnyaRatusan kader ini mengikuti langkah politik yang diambil Maruarar Sirait.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnya