Ketua MPR Sebut Gedung Parlemen Akan Dilengkapi Alun-Alun Buat Arena Unjuk Rasa
Merdeka.com - Kompleks parlemen di Senayan akan dilengkapi alun-alun demokrasi. Alun-alun ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat para mahasiswa ataupun warga menyuarakan aspirasinya atau unjuk rasa. Pembangunan alun-alun ini rencananya akan dimulai tahun depan.
"DPR tahun depan insya Allah akan sudah ada arena atau alun-alun demokrasi yang memang sudah lama kita rencanakan. Tapi mungkin anggaran tahun depan baru bisa dibangun di arena DPR untuk menampung seluruh pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya," jelas Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo usia menghadiri acara Festival Pemuda di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (27/10) pagi.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, hukum demonstrasi itu tidak haram dan para pemuda serta mahasiswa tidak dilarang berunjuk rasa. Unjuk rasa juga telah dijamin UU.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Siapa yang mengajak mahasiswa untuk menjaga kondusivitas pemilu? Bupati Ipuk mengajak mahasiswa agar berkontribusi positif dalam menyosialisasikan informasi yang benar dan bermanfaat.
-
Bagaimana sumpah pemuda diikrarkan ? Pada momen tersebut, kemudian tercetus lah ikrar yang bernama Sumpah Pemuda.
"Hanya penyampaian aspirasi berunjuk rasa itu harus juga memiliki tata krama keindonesiaan dan patuh UU tanpa anarkis," ujarnya.
Alun-alun dibuat khusus bertujuan agar saat ada aksi demonstrasi tidak mengganggu masyarakat yang berkegiatan setiap hari, tidak mengganggu arus lalu lintas, tak perlu ada penutupan jalan tol dan lainnya. Para pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya langsung di dalam kompleks parlemen. Mereka juga bisa bertemu langsung pimpinan DPR dan akan difasilitasi untuk bertemu pejabat yang menjadi sasaran unjuk rasa.
"Nanti kalau mereka mau ketemu Ketua DPR, ingin ketemu Ketua MPR, ingin ketemu komisi, atau ingin bertemu anggota dewan terkait dengan apa yang disampaikan aspirasinya maka yang bersangkutan bisa juga ke alun-alun demokrasi. Kalau masalah di Kemendagri maka menterinya kita hadirkan dalam kegiatan unjuk rasa itu. Jadi langsung berjalan dan langsung diputuskan, diselesaikan pada saat itu," jelas mantan Ketua DPR ini.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaTerlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran massa.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaGibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
Baca Selengkapnya