Kubu Daryatmo klaim SK kepengurusan OSO tak melalui mahkamah partai

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura kubu Daryatmo, Rufinus Hotmaulana menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengeluarkan SK kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Hanura. Namun Dewan kehormatan tak bisa asal menyodorkan rekomendasi tanpa melalui mahkamah partai.

"Kami ketemu dengan menteri menyampaikan hal-hal ternyata menteri mengatakan begini, bahwa kami (Kemenkum HAM) mengeluarkan itu bahwa ada surat rekomendasi atau surat keterangan dari dewan kehormatan," kata Rufinus, di Kemenkum HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

"Nah di Partai Hanura tidak bisa dewan kehormatan memberikan justifikasi atas sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh teman teman kita di DPD, harus melalui mahkamah partai," tambahnya.

Oleh karenanya, menurut Rufinus, Kemenkum HAM menjustifikasi permasalahan di Partai Hanura tanpa mendapatkan informasi yang lengkap.

"Mahkamah partai itu terdiri dari DPP jadi mahkamah partai ini ada jenjangnya kemudian harus ada dalil dalil ada proses peradilanya sehingga diputusanya harusnya itu dilakukan," ucap Rufinus.

Dia pun berharap Kementerian Hukum dan HAM mencermati persoalan kepengurusan ini. Yasonna, kata Rufinus, ingin Hanura ikut meramaikan pesta demokrasi.

"Mereka akan memverifikasi apa yang sudah kita sampaikan, tapi fakta sosial mereka harus lihat, makanya tadi kita bicara filosofi, epistimologi, ontologi masalah yuridis, dsb. Intinya adalah pak menteri ingin Hanura itu ikut dalam pemilu," pungkasnya.

"Tetapi inti dari semua yg saya sampaikan tadi bahwa ingat Kemenkumham adalah pelayan masyarakat. Jangan memperkeruh persoalan yg ada didalam tubuh partai yg sedang berkonflik, Beliau (Yasonna) setuju," tutupnya.