Kubu Romi tawarkan Djan Faridz pilih jabatan di PPP selain ketum
Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan kepengurusan hasil muktamar VIII Pondok Gede PPP kubu Romahurmuziy (Romi) berdasarkan hasil putusan PT.TUN No 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017. Atas putusan tersebut kubu Romi mengklaim telah menjalani komunikasi dengan Kubu Djan Faridz untuk melakukan islah (damai).
Komunikasi itu kata dia dilakukan tak harus antar Ketua umum atau Sekjen, tetapi bisa dilakukan antar anggota parpol. "Komunikasi itu kan enggak selalu misalnya dari ketum ke sekjen atau ke saya seperti itu. Tetapi kan misalnya teman-teman di tempat Djan berkomunikasi dengan waketum di sini," kata Sekjen PPP kubu Romi, Arsul Sani di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Arsul menambahkan hingga kini dia masih berkomunikasi apakah pasca putusan PTUN tersebut akan mengakomodasi kubu Djan dalam kepengurusan Romi misalnya. Dia pun menegaskan semua bisa dibicarakan untuk mencari jalan tengahnya.
-
Bagaimana PPP merespon opsi Ganjar-Ridwan Kamil? PPP merespons menguatnya opsi Ridwan Kamil sebagai cawapres pendamping capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo. Partai berlambang Kakbah yakin nama yang muncul akan lebih dulu dimusyawarahkan dalam koalisi.
-
Bagaimana Puan merespons soal kemungkinan kubu Anies-Cak Imin bergabung dengan Ganjar-Mahfud MD? Puan hanya mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan namun melihat bagaimana dinamika politik kedepannya.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
"Bahkan untuk Pak Djan sendiri, Pak Romi sudah bolak-balik mengatakan, kecuali posisi ketua umum, karena ketua umum mandat dari muktamar, tidak bisa. Kalau Pak Romi nya mau, tetapi pemilihnya, DPC enggak mau kan enggak bisa," jelas Arsul.
Dia pun menyarankan bila terjadi islah dan penggabungan kembali PPP yang pecah maka dia menawarkan posisi setingkat Ketua Dewan Pertimbangan Partai kepada Djan.
"Misalnya Pak Djan mau minta jabatan ketua dewan pertimbangan, saya kira juga Pak Suharso akan berbesar hati, walaupun saya tidak menutup kemungkinan, saya tidak bisa memastikan," lanjut dia.
Atas opsi tersebut kata dia Ketua Majelis Pakar pun akan mempertimbangkan jabatan tersebut untuk diberikan kepada Djan. Selama Djan tidak menjadi ketua partai hal itu bisa saja dilakukan.
Dia pun mengaku bila Djan mau mengganti posisinya sebagai Sekjen partai pun, Arsul tak masalah. Selama itu dikehendaki kedua belah pihak. "Jabatan yang diminta Pak Djan, yang enggak bisa cuma ketua umum, kalau sekjen boleh juga. Tetapi kalau ketua umumnya 41 tahun, sekjennya 61 tahun, apa pantas begitu saja. Tetapi kalau mau enggak masalah," ujarnya.
"Saya enggak jadi sekjen saja tetap dicari sama media, sombong dikit," imbuhnya sambil tertawa-tawa.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB dan PDIP sudah saling bertukar informas untuk Pilkada Jabar.
Baca SelengkapnyaPKS justru tengah membangun komunikasi intens dengan Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca SelengkapnyaPKS menyinggung soal tawaran wagub untuk Pilkada Jakarta yang sudah diberikan oleh pihak KIM.
Baca SelengkapnyaPDIP masih menunggu internal Golkar apakah RK akan diusung di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPDIP berusaha membuka komunikasi politik dengan Khofifah Indarparawansa. Mereka menargetkan kadernya menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaSebagai partai pertama yang mendorong Khofifiah sangat merekomendasikan kepada PDIP untuk berkoalisi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya akan menentukan pasangan yang diusung pada limit waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan Jawa Timur membutuhkan sosok atau figur yang bersih serta tidak mempunyai beban untuk kepemimpinan masa datang.
Baca SelengkapnyaGolkar masih mempertimbangkan apakah Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara PKS Muhammad Kholid mengakui kalau opsi kedua dipilih setelah waktu yang diberikan kepada Anies Baswedan untuk menambah kursi melampaui batas.
Baca SelengkapnyaPKS adalah partai yang mau berkomunikasi dengan siapa pun,termasuk dengan PSI yang terbilang masih baru di kancah politik nasional.
Baca Selengkapnya