Langkah Aziz Syamsuddin jadi ketua DPR tersandung rapat pleno Golkar

Merdeka.com - Aziz Syamsuddin batal dilantik menjadi ketua DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (11/12) kemarin. Lebih dari separuh anggota Fraksi Golkar menyatakan menolak penunjukan Aziz oleh Setya Novanto yang telah mengundurkan diri. Mereka menilai tidak pernah ada rapat pleno DPP dan penunjukan itu dilakukan sepihak.

Aziz yang kini menjabat sebagai ketua Badan Anggaran DPR seolah tahu diri. Dia menyatakan mengembalikan sepenuhnya kepada Partai Golkar agar persoalan ini diselesaikan secara internal.

"Tapi karena transisi yang kita ketahui bersama, gaduh dalam arti kata ada perbedaan internal, makanya agar tidak terjadi meluas disepakati dalam Bamus untuk menunda untuk membacakan surat tersebut di rapat paripurna," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Menurutnya, usai penundaan itu, pimpinan DPR akan mengirimkan surat pada fraksi untuk melakukan konsolidasi internal. Mengingat kini Golkar terpecah jadi dua kubu antara yang menerima Aziz dan juga menolak untuk menjadi Ketua DPR. "Dan ditundanya itu nanti pimpinan DPR akan mengirim surat kepada pimpinan fraksi untuk mengirim ruang gerak pada Partai Golkar untuk bisa melakukan konsolidasi di internal Golkar," ujarnya.

"Permasalahan di DPR karena satu dan lain hal, karena ada dua surat pimpinan fraksi, satu surat dari Pak Robert satu dari Pak Agus jadi kan supaya ini clear, diberi ruang gerak Golkar untuk konsolidasi," ucapnya.

Dia mengakui, batalnya pelantikan karena ada mekanisme di internal partai yang belum terselesaikan. "Saya no target, saya bilang saya dari awal no target, biarlah ini mengalir secara alami," ujarnya.

Aziz juga menegaskan bahwa secara pribadi ia tidak ada masalah dengan puluhan orang yang menolaknya menjadi Pimpinan Parlemen itu. "Kalau masalah teman-teman menolak, saya secara pribadi merasa enggak ada konflik, tapi secara mekanisme tadi disampaikan melalui surat Pak Agus Gumiwang," ujarnya.

"Ya penolakan itu dalam rangka perbedaan sudah saya sampaikan ada surat yang dikirim oleh Pak Robert sebagai Ketua fraksi ada kelompok pak Agus Gumiwang kirim surat juga ke pimpinan DPR," tukasnya.

Soal rapat pleno yang dipersoalkan kubu penolaknya, Aziz mengungkapkan, berdasarkan AD/ART partai, tidak diperlukan adanya rapat pleno. Menurutnya, yang terpenting surat penunjukan dirinya adalah sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar, Sekjen dan juga Dewan Pembina Golkar.

"Sabar. Yang penting tanda tangan Ketum dan Sekjen serta dewan Pembina sah. ‎Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno," ucap Aziz.