Luhut Ajak Elite Berbaik Sangka dan Hilangkan Berita Bohong
Merdeka.com - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/4). Di kota khatulistiwa itu, Luhut mengomentari kasus surat suara tercoblos di Malaysia yang heboh di media sosial.
Luhut meminta semua pihak menunggu hasil investigasi. "Biarkan diinvestigasi, kan gak elok dikomentari," sebut Luhut.
Menjelang Pemilu serentak 17 April 2019, Luhut meminta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak berburuk sangka. "Mari kita bersama-sama memeriahkan pesta demokrasi, tapi jangan berburuk sangka. Jangan merusak semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat," ujar Luhut.
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Bagaimana cara membedakan hoaks dengan berita asli? Jika dilihat lebih detail, ada sejumlah kejanggalan yang terlihat pada layout unggahan tersebut dengan tampilan pada situs asli Liputan6.com. Satu di antaranya yaitu perbedaan font tulisan, struktur tanda baca, serta tata letak penulisan, nama penulis, dan tanggal unggahan artikel.
"Kalau ada yang salah, dibawa ke pengadilan, dihukum. Seperti berita bohong soal TKA (Tenaga Kerja Asing) dan utang luar negeri. Saya imbau elite kita, dan berharap terutama, menghilangkan berita bohong. Kampanye yang baik dan dewasa," demikian Luhut.
Kedatangan Luhut ke Pontianak, bersama mantan Ketua MK Mahfud MD, guna menghadiri Silaturahmi dan Apel Kebangsaan Menuju Pemilu Damai 2019, yang dilangsungkan di Rumah Radakng, kota Pontianak.
Luhut juga mengomentari terkait kasus penganiayaan yang menimpa siswi SMP ABZ (15), tidak seperti yang dihebohkan warganet di media sosial.
"Seperti kasus itu (ABZ). Tadi Kapolda dan Gubernur bercerita, jauh dari situ (yang dihebohkan di media sosial)," kata Luhut, kepada wartawan di Pontianak, Jumat (12/4).
Luhut menerangkan, sudah dipastikan tidak ada perlakuan yang tidak senonoh terduga pelaku terhadap korban ABZ. "Tidak ada, apa hasil forensik kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh. Tidak ada pem-bully-an. Dan, berita ini tidak elok," ujar Luhut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KontraS angkat bicara terkait putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaKonten negatif berupa berita bohong dan intoleransi dapat merusak keutuhan bangsa.
Baca SelengkapnyaTulus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya hoaks soal pelunasan pinjol oleh YLKI
Baca SelengkapnyaSejumlah pengurus DPW PKB Jawa Timur melaporkan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy ke Polda Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaPuan menyampaikan, jika penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat berhati-hati, dan selalu menyaring setiap informasi yang diterima saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya