Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md menilai jika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara akan jadi masalah baru jika didaftarkan ke Kemenekumham. Diketahui sebelumnya hasil dari KLB tersebut memutuskan Kepala Staf Presiden Moeldoko jadi Ketua Umum Parta Demokrat.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM," kata Mahfud dalam akun twitternya dikutip merdeka.com, Sabtu (6/3).

Nantinya kata Mahfud pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART partai politik. Kemudian kata dia nantinya keputusan tersebut bisa digugat ke pengadilan.

"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di PD," ungkapnya.

Mahfud juga menjelaskan sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo tidak pernah melarang KLB. Sebab hal tersebut untuk menghormati independensi politik.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah," katanya.