Ma'ruf Amin Tegaskan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukanlah BUMN

Merdeka.com - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal statusnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank syariah, yang dipermasalahkan oleh Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Dia mengatakan, bahwa Dewan Pengawas bukanlah karyawan dari BUMN.

Bahkan dia berpandangan, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukanlah BUMN. "Bukan. Dan itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6).

Dia menegaskan, semuanya sekarang diserahkan ke TKN saja.

"Karena ini sudah jadi ranah hukum, biar TKN saja yang jawab. Enggak usah saya yang beri penjelasan. Ya sudah lewat TKN saja, satu pintu saja kalau soal itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto, membawa sejumlah bukti perbaikan, salah satunya dugaan maladministrasi calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Bambang mengklaim pihaknya memiliki bukti kuat bahwa Mustasyar PBNU tersebut masih menduduki jabatan di salah satu BUMN kala berkontestasi di Pilpres 2019.

"Informasi kami miliki. Pak calon wakil presiden nomor urut 01 ini dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P (UU Pemilu No.7 Tahun 2017)," kata Bambang di Gedung MK.

Menurut pasal tersebut, lanjut Bambang, seseorang yang menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

Karenanya, seorang calon, atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com (mdk/eko)