Megawati Ingin Paket MPR Aklamasi, Buka Peluang Diisi Partai Kubu Prabowo

Merdeka.com - PDI Perjuangan membuka peluang partai eks pendukung Prabowo Subianto masuk dalam paket MPR bersama koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, syaratnya partai tersebut mendukung agenda amandemen terbatas UUD 1945. PDIP memiliki sikap politik mendorong amandemen terbatas untuk menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Basarah menuturkan, paket pimpinan MPR harus dimusyawarahkan dalam forum pimpinan partai koalisi dan atas persetujuan Jokowi.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat yang komit yang srtuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," ujar Basarah di Bali, Minggu (11/8).

Terkait siapa nama yang akan mengisi paket, Basarah mengatakan hal itu kewenangan ketua umum partai politik. Dan atas persetujuan Jokowi.

Basarah mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan pimpinan MPR dipilih secara aklamasi. Sebabnya, Mega mendorong musyawarah mufakat semua partai politik.

"Karena bu Mega menginginkan agar pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi bukan secara voting maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi secara musyawarah mufakat tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Indonesia Kerja," jelas Basarah.

Terkait kemungkinan koalisi menolak paket MPR diisi kubu Prabowo, Basarah mengatakan Jokowi dan Megawati akan melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi. Dia yakin pada akhirnya akan diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

"Saya yakin dengan niat naik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," pungkasnya.