Megawati sindir anggota KPU dan Bawaslu tidak netral
Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menjunjung asas netralitas sebagai penyelenggara.
Megawati mengatakan, partainya pernah mengalami perlakuan yang tidak adil oleh jajaran KPU maupun Bawaslu.
"Kami mengalami kendala dari jajaran KPU, Bawaslu harus punya sifat keterbukaan dan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami, mohon maaf, masih saja tidak netral," katanya saat verifikasi faktual KPU di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
-
Bagaimana Megawati ingin memastikan integritas pemilu? Komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan. Kemudian mengoreksi kecurangan itu.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
Oleh karena itu, Presiden RI ke-5 ini mendorong KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu berlaku adil. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Apalagi asas yang saya katakan, maka penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, maupun Panwaslu memiliki sifat dasar sesuai perundangan yang ada," imbuhnya.
Saat ini, Megawati melihat terjadi perubahan lebih baik saat pemilu dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, upaya KPU melaksanakan verifikasi faktual adalah bentuk kematangan demokrasi di Indonesia.
"Menurut kami verifikasi faktual ini membuat kematangan partai politik di Indonesia. Parpol itu adalah alat perjuangan untuk demokrasi yang makin baik," tukasnya.
KPU melaksanakan verifikasi faktual terhadap PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1). Pada verifikasi ini dihadiri langsung Ketua KPU Arief Budiman, serta Ketua Bawaslu Abhan. PDIP dinyatakan lolos verifikasi pada tingkat pusat.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.
Baca SelengkapnyaKetika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Baca SelengkapnyaMegawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil
Baca SelengkapnyaMegawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaMegawati: Sebagai Partai Punya Sejarah Panjang, Kita Menempatkan Pentingnya Check and Balance
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, KPU dan Bawaslu RI telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggar pemilu. Namun, kenyataannya tak demikian.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMegawati berpesan kepada pihak berupaya merekayasa Pilkada untuk netral.
Baca SelengkapnyaMegawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intervensi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi
Baca SelengkapnyaMegawati Sedih Lihat TNI-Polri Dibawa Lagi ke Politik Praktis
Baca Selengkapnya"Bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran," kata Megawati
Baca Selengkapnya"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega
Baca Selengkapnya