Meski kurang populer, partai Tommy Soeharto paling banyak dicari di Google
Merdeka.com - Selain partai yang sudah terkenal, gelaran pemilu Indonesia 2019 kali ini diramaikan dengan bergabungnya empat partai baru yaitu Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo.
Jika PSI sudah gencar berpromosi di media sosial dengan menggandeng para tokoh muda dan Partai Perindo mencuri perhatian khalayak melalui media massa, tak sama halnya dengan Partai Berkarya dan Partai Garuda. Hal inilah yang membuat masyarakat mencari profil kedua partai ini lewat mesin pencari, Google.
Hasilnya, Partai Berkarya dan Partai Garuda memperoleh pencarian tertinggi di Google, sebagaimana tercatat di Google Trends setelah pengumuman verifikasi KPU.
-
Apa yang membuat orang menghindari berita? Banyak yang menganggap berita saat ini terasa menyedihkan, tiada henti dan membosankan. Menurut laporan itu, hasil survei mengungkap 4 dari 10 (39%) orang di seluruh dunia mengatakan mereka kadang-kadang atau sering secara aktif menghindari berita.
-
Kenapa beberapa partai belum mendaftar calon di Pilkada Dharmasraya? Ia mengatakan, dari informasi Silon yang diperoleh, 5 parpol yang belum mendaftarkan paslon KPU Dharmasraya memiliki akumulasi suara sah sebanyak 8716 suara, atau 6,33% dari total suara sah pemilu anggota DPRD Dharmasraya tahun 2024, dengan artinya kurang dari ambang batas yang ditetapkan.
-
Siapa yang tidak ikut Pilkada 2024? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Apa yang diabaikan di dunia politik? Penelitian mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap kelompok oposisi atau mereka yang pandangan politiknya berbeda menjadi faktor pendorong untuk mengabaikan moral ketika orang berada di ranah politik.
-
Kenapa banyak orang benci politik? Salah satu alasan orang membenci politik adalah bukan kebenaran menjadi tujuan politisi, tapi pemilihan dan kekuasaan.
-
Mengapa pemilu 2019 penting? Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah Indonesia.
Partai Berkarya ditelusuri lebih dari 20 ribu kali dan Partai Garuda ditelusuri 50 ribu kali lebih.
Kedua partai tersebut sempat menjadi sorotan karena dipandang ada keterlibatan keluarga Soeharto.
Sebagai informasi, Partai Garuda sudah tegas menolak keterkaitan mereka dengan Tutut Soeharto (putri pertama Soeharto). Sementara, Partai Berkarya pada kenyataannya memang diprakarsai oleh Tommy Soeharto, putra termuda Soeharto.
Daftar nomor urut partai pemilu 2019
Parpol pemilu 2019 Liputan6.com
Sidang Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dipimpin langsung Ketua Ketua KPU, Arief Budiman. Setiap perwakilan partai bergantian mengambil nomor urut.
Tahap pertama, setiap perwakilan partai diminta mengambil nomor antrian pengambilan nomor urut. Di tahap kedua, perwakilan partai mengambil nomor urut sesuai antrean yang diambil pada tahap pertama.
Berikut daftar lengkapnya nomor urut partai dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan dalam Pleno KPU:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Perindo
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hanura
14. Partai Demokrat
Parpol berafiliasi TV disorot
Parpol pemilu 2019 Liputan6.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye Pemilu 2019 baru dapat dimulai pada 23 September mendatang. Hal ini memunculkan jeda kosong selama tujuh bulan, antara pengambilan nomor urut yang baru saja dilaksanakan dengan waktu dimulainya masa kampanye.
Ada kekhawatiran, jeda kosong tersebut dapat berpotensi menimbulkan kampanye-kampanye ilegal sebelum Pemilu 2019 berlangsung.
Menanggapi hal ini, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihak KPU bersama gugus tugas yang berisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers telah mengatur hal-hal teknis terkait jeda waktu tujuh bulan itu sebelum masa kampanye.
"Rentang waktunya masih tujuh bulan. Kalo enggak diatur dari sekarang, takutnya ada pelanggaran sebelum masa kampanye. Kesepakatan ini merupakan terobosan bersama. Ada empat aspek (kesepakatan)," ucap Wahyu di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 20 Februari 2018.
Aspek pertama yang diatur regulasinya adalah, pelarangan iklan kampanye sebelum waktunya. Baik di lembaga penyiaran maupun di media masa, baik cetak maupun elektronik.
Kebijakan itu diambil dikarenakan maraknya parpol yang berafiliasi dengan stasiun televisi.
"Jadi sekarang ini kalau ada parpol yang beriklan di media itu dilarang. Pemberitaan boleh. Apakah terselubung atau tidak, berimbang atau tidak, Dewan Pers menentukan," ujarnya.
Sumber: Liputan6.com (mdk/feb)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nama-nama Caleg Terancam Gagal Dapat Kursi DPR Meski Dapat Ratusan Ribu
Baca SelengkapnyaHampir seluruh penduduk desa memilih PKI dalam Pemilu 1955. Padahal tak pernah ada kampanye di desa terpencil itu.
Baca Selengkapnya80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjelaskan terkait fenomena unik saat pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo meraih dukungan sebanyak 29,3 persen diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Anies.
Baca SelengkapnyaPrabowo yang juga merupakan calon presiden (capres) tidak hanya mementingkan Gerindra.
Baca SelengkapnyaDebat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.
Baca SelengkapnyaIndikator menggelar survei politik di Sumatera Barat pada 26 Juni-10 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaFaktor kesukaan masyarakat berdampak pada elektabilitas Anies.
Baca SelengkapnyaPSI hanya menarik 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasil itu berdasarkan survei dilakukan LSI Denny JA pada 1-8 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung. Sementara Orde Baru hanya ada tiga partai.
Baca Selengkapnya