NasDem Minta Negara Hadir Tangani Isu SARA
Merdeka.com - Persatuan Indonesia kembali diuji dengan beberapa kejadian bernuansa suku, agama dan ras yang membuat kegaduhan sesama anak bangsa. Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung meminta, negara hadir melalui pemerintah yang mampu bertindak cepat dan adil agar kasus tersebut tidak bias dan meluas di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.
Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung mengatakan, kegaduhan yang terjadi dalam sepekan terakhir merupakan sebagian kecil masalah yang bisa saja akan terjadi lagi. Untuk itu dia mendesak adanya tindakan tegas dan adil yang dilakukan negara.
"Saya sangat sepakat dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menyatakan perdamaian dan saling memaafkan. Namun negara juga harus hadir untuk menciptakan kenyamanan dan kesetaraan beragama dan berbudaya di antara sesama warga negara," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8).
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat keributan? 'Minggu (7/7), terjadi perselisihan antara saudara MK dan DN di salah satu acara hajatan di wilayah hukum Polsek Majalaya,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Bagaimana Nasdem membangun koalisi untuk Pilgub NTT? 'Saya juga menugaskan seluruh pengurus untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan partai lain, karena harus berkoalisi,' jelas Edistasius.
-
Kenapa anak muda Papua bikin partai? Salah satu pengurus partai, M Yunus Kudiai mengatakan, salah satu alasan mendirikan partai ini, selain bagian hak berpolitik, juga diklaim belum ada partai nasional yang berwajah Indonesia bagian timur. 'Kami juga menilai bahwa partai politik selama ini hanya ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah saja. Sementara di Indonesia bagian Timur, belum ada partai politik nasional,' kata dia dalam keterangan yang diterima, Senin (24/6).
-
Dimana bentrokan antara PDIP dan PPP terjadi? bentrokan antara Laskar PDIP dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) PPP pecah di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (15/10) sore hari tadi.
Dia mengungkapkan, negara harus melakukan peran preventif kepada bibit bibit yang mengeksploitasi sentimen suku, agama dan ras. Jangan sampai permasalahan kecil menyebabkan perpecahan NKRI.
"Bila terjadi pelanggaran hukum, negara juga harus menciptakan kesetaraan perlakuan kepada siapapun dan dari kelompok manapun. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa ada perbedaan perlakuan antarkelompok masyarakat," tutup Martin.
Untuk diketahui, dalam sepekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan dua isu yang sangat sensitif. Yang pertama adalah ceramah tentang salib yang dinilai telah menyakiti hati umat Kristen.
Yang kedua, beredarnya isu mengenai penghinaan terhadap warga Papua yang tinggal di Pulau Jawa. Dalam beberapa video yang beredar, beberapa kelompok menyebutkan kalimat yang juga kurang etis kepada para mahasiswa Papua.
Hal itu bermula dari adanya isu mengenai pengerusakan dan pembuangan bendera negara di Komplek Asrama Papua. Hal itu diduga menjadi pemicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Kepulauan Papua yang membuat kehebohan di tengah masyarakat.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca SelengkapnyaTetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh berharap para pemimpin nasional tidak kehilangan kontrol.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, permasalahan kebangsaan tak akan selesai bila hanya dengan membuat tambahan undang-undang.
Baca SelengkapnyaRapat akan digelar di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.
Baca Selengkapnya